peduli sesama

Boikot Bayar Pajak: Cara Cerdas NU Mendorong Reformasi Birokrasi?

Gerundelan Ragil Koentjorodjati

peduli sesama
Gambar diunduh dari AJAR

Istilah ‘Boikot Bayar Pajak’ tiba-tiba tampak seksi untuk dikomentari usai dilontarkan Ketua Umum PBNU. Sebagaimana dikabarkan di media, NU mempertimbangkan mengkaji kembali kewajiban membayar pajak sebagai salah satu alternatif ‘solusi’ yang ditawarkan Nahdlatul Ulama dalam menyikapi birokrasi yang belum menunjukkan tanda-tanda adanya kemajuan dalam reformasinya. Patut diduga isu ini menjadi seksi karena ada nama NU yang mengusungnya. Anda tahu, NU adalah salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia. Tawaran solusi sederhana dari NU atau mungkin semacam gurauan ala Gusdurian pun bisa tiba-tiba menjelma serupa ancaman bagi pihak-pihak tertentu. Rakyat dengan mudah dapat menangkap sikap-sikap resisten pihak-pihak tertentu terhadap perubahan. Tentu masyarakat berhak bertanya: mengapa?

Sebetulnya isu boikot pajak di Indonesia bukan hal yang baru. Pada tahun 2010, Faisal Basri pernah mengeluarkan ajakan pembangkangan sipil yang salah satunya mengajak boikot pajak sebagai pilihan terakhir. Sebagai pilihan terakhir, tentu ada pilihan-pilihan yang dapat dilakukan lebih dulu. Hal tersebut senada dengan rekomendasi hasil Munas NU kali ini. Kyai Masdar Farid Mas’udi dalam opininya di Kompas juga kembali menegaskan: opsi boikot pajak secara massal dan menyeluruh tak pernah menjadi opsi yang secara sadar akan diambil oleh siapa pun, termasuk oleh kiai-kiai yang sehari-hari hidup bersama dan di tengah-tengah rakyat jelata yang sangat rentan dengan guncangan. Sebelumnya, Alissa Wahid, anggota Komisi Rekomendasi Munas, menyatakan bahwa NU tidak mengajak rakyat untuk memboikot pajak. Masyarakat semestinya bertanya: mengapa terjadi pergeseran makna “tawaran solusi” menjadi “tindakan mengajak”.

Rekomendasi NU Membongkar Mitos-Mitos Pajak

Mitos-mitos pajak barangkali dimulai dari Pasal 23A UUD 45 yang menyatakan: pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, sebagai dasar pengumpulan pajak. Jelas bahwa pasal ini tidak hanya mengatur pajak, tetapi juga mengatur pungutan lain. Artinya ada penerimaan negara di luar pajak. Sudah jamak diketahui bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Itu merupakan fakta di APBN Indonesia. Tahun 2012 ini, penerimaan pajak ditarget mencapai 1000 trilyun. Tentu itu bukan beban yang ringan yang harus dipikul aparat pajak sebagai pengelola, juga beban berat yang harus dipanggul seluruh rakyat. Dan beban itu dari tahun ke tahun akan menjadi semakin berat sebab target penerimaan pajak akan terus ditingkatkan namun di sisi lain penerimaan negara bukan pajak tidak bertumbuh secara signifikan. Ada bagian keuntungan negara di setiap BUMN. Ada penerimaan dari biaya administrasi di setiap lini instansi. Ada bagian negara di setiap hasil-hasil kekayaan alam. Adalah mitos ketika ada pendapat bahwa negara tidak dapat berjalan tanpa pajak. Sebab fakta menunjukkan banyak sumber penerimaan yang belum dikelola secara optimal. Bolehlah masyarakat beranggapan menarik pajak adalah cara termudah menghimpun penerimaan negara. Pemerintah tampak tidak mau repot mereformasi birokrasi pengelolaan sumber penerimaan negara bukan pajak dan dari kekayaan alam. Wajar jika NU kemudian melempar isu mengkaji kembali kewajiban membayar pajak sebab reformasi birokrasi di berbagai lini di rasa macet. Bukan soal pajaknya, tapi anggaplah solusi alternatif pajak adalah zakat. Sepanjang reformasi birokrasi tidak berjalan, maka istilah korupsi pajak akan berganti menjadi korupsi penerimaan negara bukan pajak atau bisa jadi korupsi zakat.

Mitos lain menyatakan bahwa masih sedikit jumlah pembayar pajak di Indonesia. Mitos ini dilandasi jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana disampaikan pihak Direktorat Jenderal Pajak pada acara talk show di TVRI dan MetroTV. Hal ini menjadi kurang relevan ketika dihadapkan fakta yang menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir sudah terbebani pajak, meskipun yang membayar orang tuanya. Beban pajak ini timbul ketika terjadi konsumsi atas barang seperti pakaian, peralatan bayi dan sebagainya. Pajak ini dikenal dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai. Selain melalui Pajak Pertambahan Nilai, kontribusi warga negara pada penerimaan negara juga melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Siapa saja yang menempati tanah atau bangunan, baik langsung maupun tidak langsung, ikut berkontribusi membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Nyaris semua warga negara (kecuali mereka yang berada di luar sistem) membayar pajak. Fakta menunjukkan justeru rakyat jelata menjadi penanggung pajak yang utama.

Ada berita menarik terkait dengan para pembayar pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Tahun 2010 Wakil Ketua Komisi XI DPR RI mengungkapkan setidaknya Rp 1.200 trilyun nilai transfer pricing yang keluar dari Indonesia dengan potensi kehilangan pajak mencapai Rp 120 trilyun (Kompas.com). Bukti lain menunjukkan pada tahun 2007, dari 4.850 perusahaan penanaman modal asing (PMA) hanya 30% yang membayar pajak penghasilan. PMA yang tidak mau membayar pajak, sebagian besar melakukan rekayasa laporan keuangan untuk menutupi praktik transfer pricing atau manipulasi harga. Dari 999 perusahaan yang diaudit oleh Ditjen Pajak, 252 diantaranya tidak melampirkan laporan keuangan auditan (Fiscal News.com).

Secara kalkulasi ekonomis, maka potensi pajak yang hilang merupakan beban yang harus ditanggung seluruh warga, khususnya para pekerja dan konsumen barang atau jasa yang dipasarkan di Indonesia. Para pekerja menanggung pajak penghasilan dan konsumen menanggung pajak pertambahan nilai. Rekomendasi NU menjadi cukup mewakili dari sudut pandang kelas bawah ketika eksploitasi sumber daya alam dan manusia sudah sangat memprihatinkan. Reformasi birokrasi menjadi mutlak harus dilakukan dengan pemihakan kepada rakyat jelata sesuai mandat Pasal 33 dan 34 UUD 45.

Pajak untuk Keadilan

Pencurian uang pajak secara sederhana dapat diuraikan seperti ini. Ambil contoh target penerimaan pajak 2012 sebesar Rp 1000 trilyun. Jika uang sudah terkumpul sebesar Rp 1000 trilyun lalu kemudian berkurang menjadi Rp 900 trilyun, jelas bahwa ada yang mengambil sebesar Rp 100 trilyun. Dengan kata lain, karena sumber pemasukan APBN dan APBD didominasi penerimaan pajak, maka setiap kebocoran penggunaannya dapat dikategorikan sebagai pencurian uang pajak. Boros anggaran, korupsi di berbagai lini dan tingkat instansi, adalah tindakan-tindakan yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Mungkin benar bahwa banyak sekolah dibangun, rumah sakit dibangun, jalan dan jembatan dibangun, namun harus dipahami bahwa masyarakat masih tetap harus membayar mahal untuk pelayanan yang diterima, masih banyak jalan tidak terurus, retribusi jalan tol semakin mahal, barang-barang publik bergeser menjadi barang privat. Fenomena ini menciderai rasa keadilan sebab biaya yang digunakan didapat dari pajak. Maka rekomendasi NU ini juga harus dibaca sebagai paksaan untuk melakukan reformasi pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Jika yang dimaksud adalah penggelapan potensi pajak dengan cara kongkalikong wajib pajak-konsultan-petugas pajak, maka fenomena Gayus dan kawan-kawan, harus diakui sebagai bukti nyata kegagalan reformasi birokrasi. Penggelapan potensi pajak dapat dilakukan siapa saja dengan saling bekerja sama satu sama lain. Logika ini juga dapat disubstitusi misalnya penggelapan potensi penerimaan negara bukan pajak, penggelapan potensi penerimaan asli daerah, penggelapan laba BUMN dan penjualan aset-aset negara serta kekayaan alam. Namun adalah tidak benar logika ‘jika semua orang mencuri kemudian Anda pun berhak mencuri’. Sebab semua tindakan ini menciderai rasa keadilan masyarakat. Komitmen perbaikan yang dilakukan Ditjen Pajak patut diapresiasi merujuk hanya instansi ini yang berani bekerja sama dengan KPK secara langsung, melawan praktik-praktik tidak sehat.

Anda tahu ada sebuah ungkapan ‘pajak untuk pembangunan’. Ungkapan ini telah menjelma menjadi sebuah rerangka berpikir bahwa pajak melulu masalah mengumpulkan uang. Rekomendasi NU dapat dipandang sebagai konsekwensi ketika beban pajak justeru banyak ditanggung lapis bawah masyarakat. Rekomendasi NU pada intinya menuntut pemerintah, baik pusat maupun daerah konsisten melaksanakan reformasi berpihak pada kepentingan warga bangsa. Salah satu acuan yang dapat ditawarkan adalah menanamkan konsep berpikir pajak untuk keadilan.

Pajak untuk keadilan dapat dimaknai sebagai usaha menempatkan pajak untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai alat mencapai keadilan, maka segala daya upaya baik peraturan, proses pengumpulan dan juga fungsi-fungsi yang dijalankan, semestinya menempatkan aspek keadilan sebagai tujuan utama, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan dapat dicapai jika masyarakat merasakan manfaat pajak. Jika ini terjadi, maka ide pembangkangan sipil atau boikot pajak tidak akan muncul meski kini Anda tahu warga bangsa tetap dapat berjalan tanpa pajak.

Referensi:

Fiscal News.com, Banyak PMA Lakukan Rekayasa Keuangan untuk Hindari Pajak, 3 Maret 2007.
Kontan, BI Endus Transfer Pricing Bunga Bank, 30 Juni 2009.
Kompas.com, Transaksi “Transfer Pricing Rp 1.200 T, 20 April 2010.
Kompas.com, Perihal Boikot pajak, 28 September 2012.
Fimadani.com, Rekomendasi Munas NU tentang Pajak, 17 September 2012.
Kompasiana.com, Saatnya Pembangkangan Sipil, 6 September 2010.

Iklan

One thought on “Boikot Bayar Pajak: Cara Cerdas NU Mendorong Reformasi Birokrasi?”

  1. kalo nggak mau bayar pajak , siapa yang membangun jalan2 umum, kapan anak2 Indonesia bisa sekolah 100% gratis, berpikir logis dong… kalau uztad2 mau menerima tekno baru spt berinternet n blackberry an… ya jangan se mau2nya aja cerocos… belajar juga bertanggung jawab baik urusan ahlak dan juga perekonomian !!!!

    Suka

Beri Tanggapan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s