Menyoal Polemik Harga Minyak

Gerundelan Ragil Koentjorodjati

Sengaja saya memberi judul artikel ini ‘menyoal polemik harga minyak’ sebab memang yang saya persoalkan adalah argumen-argumen yang jungkir balik dari beberapa pihak yang memberi pembenaran penaikan harga minyak.  Namun demikian, mau tidak mau saya harus menyinggung soal harga minyak terlebih dahulu untuk lebih memudahkan pemahaman apa yang saya sebut argumen jungkir balik. Pemahaman ini penting sebagai modal kontrol sosial pada kebijakan harga minyak yang sering kali diterapkan pemerintah bersama DPR.

Salah satu argumen yang  disampaikan menyebut bahwa pihak-pihak yang keras menolak penaikan harga BBM adalah orang-orang di Jawa sementara orang-orang di luar Jawa yang notabene daerah penghasil minyak seperti Kalimantan dan Papua tidak keberatan dan mereka sudah lebih dulu membeli minyak dengan harga mahal, anggaplah di Jawa Rp 4.500, mereka sudah membeli dengan harga Rp 10.000 per liter.

Kita dapat berasumsi bahwa diamnya orang-orang di luar Jawa bisa berarti dua hal: diam karena sudah lelah berbicara tidak didengar atau diam karena sudah dewasa menerima nasib. Dengan mengabaikan kedua asumsi di atas, orang mestinya bertanya: mengapa daerah penghasil minyak bisa kekurangan minyak dan mereka harus membeli dengan harga yang lebih mahal dari daerah yang bukan penghasil utama minyak. Jika kita perlebar, analogi tikus mati di lumbung padi menjadi tepat untuk situasi ini. Hal ini menunjukkan ada sistem yang tidak bekerja seperti misalnya sistem produksi dan distribusi.

Sebagaian besar orang yang mengamati soal minyak tahu, bahwa Indonesia lebih banyak menjual minyak mentah daripada mengolah sendiri dan kemudian mengimpor minyak setengah jadi dan atau minyak siap pakai.  Akibatnya, daerah penghasil minyak hanya menjadi ladang sumber minyak untuk dijual keluar daerahnya. Dan ketika hendak mengkonsumsi minyak, mereka seolah-olah menunggu hasil distribusi minyak setengah jadi dan minyak jadi yang diimpor tersebut. Pintu-pintu masuk impor yang lebih banyak di pulau Jawa, mempengaruhi lambatnya distribusi ke daerah-daerah pelosok. Akibatnya harga dipengaruhi biaya distribusi ini. Inilah akibat dari sistem produksi dan distribusi yang tidak bekerja dengan baik.  Tidak usah terlalu jauh membandingkan dengan kondisi di Papua, di daerah pelosok Jawa pun akan dipengaruhi biaya distribusi ini. Selain itu, harga impor yang digunakan adalah harga internasional, maka jadilah kita menanggung dua kerugian. Memperhatikan ini, maka pemerintah dan pertamina mestinya memperbaiki sistem produksi dan distribusi minyak kita, bukan serta merta menaikkan harga minyak. Dengan memperbaiki sistem produksi dan distribusi, daerah-daerah penghasil minyak di Kalimanatan dan Papua tidak akan menanggung harga yang jauh lebih mahal dibanding dengan konsumen di Jawa sehingga tidak ada istilah tikus mati di lumbung padi.

Argumen lain yang disampaikan, bahwa penikmat subsidi adalah lebih banyak penyelundup dan kelas menengah ke atas.

Buruknya sistem produksi dan distribusi berdampak pada munculnya celah pasar yang memicu penyelundupan. Artinya, distribusi yang buruk menyebabkan tidak seimbangnya hukum permintaan dan penawaran. Permintaan yang tinggi di luar Jawa tidak diimbangi dengan ketersediaan barang, sehingga masyarakat tidak punya pilihan lain. Posisi tidak punya pilihan ini dimanfaatkan oleh penimbun untuk menaikkan permintaan sehingga harga bisa melambung tinggi. Itulah yang ditemukan di Papua. Pola ini tidak bisa diatasi dengan menaikkan harga, sebab persoalannya bukan pada harga. Seberapapun harga dinaikkan, harga yang dibentuk pasar gelap akan mengikuti. Sebetulnya, kita perlu bertanya, berapa banyak pihak yang punya hak untuk mendistribusikan minyak di Indonesia ini. Jawabannya: dapat dihitung dengan jari. Artinya, kita perlu bertanya dari mana para penyelundup itu memperoleh barang sementara supliernya dapat dihitung dengan jari.

Untuk barang-barang kebutuhan pokok (tidak tersedia barang substitusi)  seperti minyak, dengan penguasaan monopolistik, penyelundupan hanya dapat diatasi dengan menutup celah-celah yang memicu terjadinya penyelundupan itu, bukan dengan menaikkan harga.

Bayangkan jika di daerah penghasil minyak dibangun infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi sendiri, didukung dengan pengawasan dan pengendalian yang memadai, saya yakin harga di sana bisa lebih murah dari harga minyak di Jawa yang tidak menghasilkan minyak. Dengan penaikkan harga yang terjadi sekarang ini, maka jika harga-harga di Jawa naik 50%, maka di luar Jawa seperti Kalimantan dan Papua akan naik 100%.

Argumen bahwa penikmat subsidi lebih banyak kelas menengah ke atas adalah benar namun tidak seluruhnya. Dan perlu dicatat bahwa pola tersebut terjadi akibat sistem regulasi dan distribusi yang buruk tadi.

Saya akan  menggunakan asumsi bahwa subsidi memang ada. Dan kita bisa saja berdebat soal batasan kelas menengah. Jadi saya pakai pemikiran media yang menyajikan pengendara motor sebagai kelas menengah dan orang yang tidak punya motor termasuk kelas bawah. Mari kita urai sedikit mengenai detailnya.

Sebelumnya, kita bagi dulu konsumen minyak menjadi dua kategori yaitu kategori pengguna akhir dan kategori pengguna untuk produksi. Kategori pengguna akhir ini contohnya pemilik mobil plat hitam, plat merah dan pemilik motor. Sedang contoh pengguna untuk produksi, misalnya angkutan umum, nelayan berperahu mesin, traktor untuk pertanian dan mesin-mesin pabrik. Konsumsi minyak akan dipengaruhi oleh salah satunya kapasitas mesin, secara sederhana, sedan 3000cc akan mengkonsumsi minyak sebanyak kurang lebih 40 motor pada jarak yang sama. Jika dilihat dari contoh ini, maka benar bahwa penikmat subsidi lebih banyak kelas menengah ke atas. Dengan kata lain, 1 unit subsidi untuk mobil sedan sebenarnya dapat dinikmati oleh 40 pemilik kendaraan bermotor. Dengan penaikkan harga  seperti sekarang ini, berapapun harga dinaikkan dan subsidi dikurangi, perbandingan unit subsidi ini tidak terpengaruh. Karena inilah maka regulasi distribusi dibutuhkan.

Untuk kasus konsumen untuk produksi, maka hampir dapat dipastikan mereka  sebagian besar kelas menengah. Sederhana saja, ketika harga minyak dinaikkan, maka output dari produksi mereka juga akan ikut naik, sehingga kenaikan harga seluruhnya akan ditanggung konsumen akhir. Akibat selanjutnya, daya beli masyarakat turun dan usaha kecil dan menengah akan tergerus, nelayan kesulitan melaut, petani dengan traktor akan tidak produktif sehingga memilih kembali pola tradisional, dan pengguna angkutan umum akan membayar harga lebih mahal untuk kualitas yang sama buruknya. Karena inilah maka regulasi distribusi dibutuhkan.

Jika pun tetap ngotot untuk menaikkan harga, beberapa alternatif regulasi distribusi ini dapat dikaji untuk diterapkan:

  1. Membuat setting harga yang berbeda untuk tingkat konsumen akhir plat hitam dan plat merah. Misalnya mobil tahun 2000 sampai saat ini, dilarang menggunakan premium. Mobil dengan cc di atas 2000 dan tahun perolehan 2000 sampai saat ini, diwajibkan menggunakan pertamax plus (ron 95).
  2. Mobil-mobil bermesin diesel tidak diijinkan membeli solar dengan harga yang sama dengan solar yang digunakan untuk berproduksi. Pembedaan harga solar dan premium yang terjadi saat ini berpotensi memperlebar kesenjangan pengguna mobil pribadi bermesin diesel dengan pengguna perahu nelayan atau traktor pengkonsumsi solar.
  3. Pengaturan konsumen berdasarkan tujuan peruntukannya. Sebagai contoh, stasiun pengisian bahan bakar untuk plat kuning dipisah dari yang untuk plat hitam dan plat merah. Disediakan SPBU khusus untuk nelayan dan petani seperti juga stasiun bahan bakar yang disediakan khusus untuk industri.  Bahan bakar untuk industri dijual lebih murah dibanding dengan harga bahan bakar kendaraan. Namun demikian, ketidaktahuan masyarakat menyebabkan mereka berpikir bahwa harga bahan bakarnya sama dengan yang dijual di SPBU sehingga ketika harga barang hasil produksi dijual dengan menambah kenaikan harga minyak, pembeli mengerti alasannya, meskipun kurang paham.
  4. Pengaturan industri otomotif juga diperlukan jika kita ingin melangkah pada tahap penghematan bahan bakar. Misalnya pembatasan kepemilikan mobil, pembatasan produksi motor dan mobil kapasitas besar, pengaturan kelaikan jalan mobil.

Soal harga pada intinya lebih pada soal teknis matematis. Maka akan sangat menyedihkan jika kita terjebak pada polemik harga minyak. Mestinya kita perbaiki dulu sistem produksi dan distribusi minyak kita. Kita perbaiki dulu regulasi pengelolaan sumber energi nasional. Ketika kita lebih berat sebagai konsumen seperti sekarang ini, semestinya kita tidak begitu saja menyerah pada kehendak pasar. Mestinya berupaya mencari jalan lain, mengubah paradigma dari konsumen menjadi produsen minyak, mencari sumber energi alternatif baik dari panas bumi, tenaga surya, batubara, gas alam, atau biogas. Perbaikan sistem produksi dan distribusi juga berarti penutupan celah kecurangan perusahaan, pemangkasan aktivitas yang menimbulkan biaya pemborosan -tidak efektif dan efisien- di internal perusahaan pengolah minyak. Dan dalam kasus penyelundupan, tentu saja itu ada di wilayah penegakan hukum, bukan soal harga minyak.

Artikel Terkait:

Bermain Minyak: Awas, Terbakar!

 

Iklan

Beri Tanggapan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s