Arsip Kategori: Gerundelan

Paceklik Nalar Sehat dan Kesantunan dalam Politik

Oleh Muhammad AS Hikam

paceklik-nalar-sehat-dan-kesantunan-dalam-politik
Sumber foto: straitstimes.com

Bukan hanya paceklik dalam pengertian “musim kekurangan bahan makanan” saja yang sedang terjadi di negeri kita, tetapi, dan yang lebih mengerikan bagi kehidupan bangsa dan negara, adalah paceklik nalar sehat dan kesantunan dalam politik yang terjadi di dalam elit DPR-RI, yang notabene adalah lembaga para wakil rakyat itu. Nuansa paceklik ini begitu dahsyat dan mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun penampakan peristiwanya hanya kurang dari 30 menit, jika dilihat dari tayangan YouTube. Yang saya maksud tentu saja adalah kehadiran Ketua dan Wakil Ketua DPR-RI, Setya Novanto (SN) dan Fadli Zon (FZ), dalam konferensi pers kampanye capres AS, Dobald Trump (DT).

Lanjutkan membaca Paceklik Nalar Sehat dan Kesantunan dalam Politik

Fallacy atau Sesat Pikir dalam Logika

Oleh Ahmad Yulden Erwin

Fallacy berasal dari bahasa Yunani yang berarti ‘sesat pikir’. Fallacy didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep, secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini juga bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhana sebagai berpikir ‘ngawur’.

Ada dua pelaku fallacy yang terkenal dalam sejarah filsafat, yaitu mereka yang menganut Sofisme dan Paralogisme. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktekkannya adalah kaum sofis, nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka melakukan sesat pikir dengan cara sengaja menyesatkan orang lain, padahal si pengemuka pendapat yang diserang sebenarnya justru tidak sesat pikir. Mereka selalu berusaha memengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato mereka agar terkesan kehebatan mereka sebagai orator-orator ulung. Umumnya yang sengaja ber-fallacy adalah orang menyimpan tendensi pribadi. Sedangkan yang berpikir ngawur adalah orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya atau kurang bertanggungjawab terhadap setiap pendapat yang dikemukakannya atau biasa disebut dengan istilah paralogisme.

Fallacy sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi tak bermoral, seperti mengubah opini publik, memutar balik fakta, pembodohan publik, fitnah, provokasi sektarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu.

Begitu banyak manusia yang terjebak dalam lumpur “fallacy”, sehingga diperlukan sebuah aturan baku yang dapat memandunya agar tidak terperosok dalam sesat pikir yang berakibat buruk terhadap pandangan dunianya. Seseorang yang berpikir tanpa mengikuti aturan logika yang ada, terlihat seperti berpikir benar dan bahkan bisa memengaruhi orang lain yang juga tidak mengikuti aturan berpikir yang benar.
Dalam sejarah perkembangan logika terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran.Secara sederhana kesesatan berpikir dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material.

Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk (forma) penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen (hukum-hukum silogisme).

Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi (materi) penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa (kesesatan bahasa) yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat teriadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya (kesesatan relevansi).

Berikut ini adalah beberapa jenis fallacy yang dikategorikan sebagai “Kesesatan Relevansi” (Kesesatan Material). Fallacy jenis ini sejak dahulu sering dilakukan oleh kaum sofis sejak masa Yunani kuno, jadi sama sekali bukan hal baru:

  1. Fallacy of Dramatic Instance, yaitu kecenderungan dalam melakukan analisa masalah sosial dengan menggunakan satu-dua kasus saja untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum (over generalisation).
    Contoh: “Semua yang menentang hukuman mati para terpidana narkoba berarti adalah pelaku atau pendukung kejahatan narkoba. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa tetangga saya kemarin begitu ngotot menentang hukuman mati bagi pengedar narkoba, eh, ternyata seminggu kemudian ia tertangkap polisi karena mengedarkan narkoba.”
    Pembuktian Sesat Pikir: Satu-dua kasus yang terjadi terkait pengalaman pribadi kita dalam satu lingkungan tertentu tidak bisa dengan serta merta dapat ditarik menjadi satu kesimpulan umum yang berlaku di semua tempat.
  2. Argumentum ad Hominem Tipe I (Abuse): Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumentasi yang diajukan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya, tetapi justru menyerang pribadi yang menjadi lawan bicara.
    Contoh: Saya tidak ingin berdiskusi dengan Anda, karena caraberpikir Anda seperti seorang anak kecil yang bodoh dan tidak tahu apa-apa.
    Pembuktian Kesesatan Berpikir: Argumen Anda menjadi benar, bukan dengan membodohi atau menganggap remeh orang lain, tetapi karena argumen Anda disusun berdasarkan kaidah logika yang benar dan bukti-bukti atau teori yang telah diakui kebenarannya secara ilmiah.
  3. Argumentum ad Hominem Tipe II (Sirkumstansial): Berbeda dari argumentum ad hominem tipe I, maka sesat pikir jenis ad hominem tipe II ini menyerang pribadi lawan bicara sehubungan dengan keyakinan seseorang dan atau lingkungan hidupnya, seperti: kepentingan kelompok atau bukan kelompok tertentu, juga hal-hal yang berkaitan dengan SARA.
    Contoh: “Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan olehnya terkait agama Islam, karena ia bukan orang Islam.”
    Pembuktian Kesesatan Berpikir: Ketidaksetujuan tersebut bukan karena hasil penalaran dari argumentasi yang logis, tetapi karena lawan bicara berbeda agama.
  4. Argumentum Auctoritatis: Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika nilai penalaran ditentukan semata oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal keahliannya.
    Contoh: “Saya meyakini bahwa pendapat dosen itu benar karena ia seorang guru besar.”
    Pembuktian Sesat Pikir: Kebenaran suatu pendapat bukan tergantung pada siapa yang mengucapkannya, meski ia seorang guru besar sekalipun, tetapi karena ketepatan silogisme yang digunakan berdasarkan aturan logika tertentu dan atau berdasarkan verifikasi terhadap fakta atau teori ilmiah yang ada.
  5. Kesesatan Non Causa Pro Causa (Post Hoc Ergo Propter Hoc): Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika terjadi kekeliruan penarikan kesimpulan berdasarkan sebab-akibat. Orang yang mengalami sesat pikir jenis ini biasanya keliru menganggap satu sebab sebagai penyebab sesungguhnya dari suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Orang lalu cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua adalah akibat dari peristiwa pertama–padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat.
    Contoh: Anda membuat surat untuk seseorang yang anda cintai dengan menggunakan pulpen A, dan ternyata cinta Anda diterima. Kemudian pulpen A itu anda gunakan untuk ujian, dan Anda lulus. “Ini bukan sembarang pulpen!” kata Anda. “Pulpen ini mengandung keberuntungan.”
    Pembuktian Sesat Pikir: Cinta Anda diterima oleh sebab orang yang Anda cintai juga menerima cinta Anda, bukan karena pena yang Anda gunakan untuk menulis surat cinta. Anda lulus ujian, bukan karena pena yang Anda gunakan mengandung keberuntungan, tetapi karena Anda menguasai dengan baik materi yang diujikan dan dapat menjawab dengan benar sebagian besar materi ujian secara tepat waktu.
  6. Argumentum ad Baculum: Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumen yang diajukan berupa ancaman dan desakan terhadap lawan bicara agar menerima suatu konklusi tertentu, dengan alasan bahwa jika menolak akan berdampak negatif terhadap dirinya
    Contoh: “Jika Anda tidak mengakui kebenaran apa yang saya katakan, maka Anda akan terkena azab Tuhan. Karena yang saya ungkapkan ini bersumber dari ayat-ayat suci agama yang kita yakini.”
    Pembuktian Sesat Pikir: Tuhan tidak mengazab seseorang hanya karena orang itu tidak menyetujui pendapat Anda atau tafsir Anda terhadap ayat-ayat kitab suci. Sebab, berdasarkan ajaran berbagai agama yang Anda anut, Tuhan hanya menghukum ketika Anda berbuat dosa sementara belum sungguh-sungguh bertobat menyesalinya. Jadi, tidak benar jika dikatakan Tuhan akan mengazab lawan bicara Anda hanya karena ia tak menyetujui pendapat Anda.
  7. Argumentum ad Misericordiam: Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumen sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan tertentu.
    Contoh: “Hukuman mati terhadap pengedar narkoba itu harus dilakukan, karena alangkah sedihnya perasaan mereka yang keluarganya menjadi korban narkoba. Betapa beratnya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga korban narkoba untuk menyembuhkan dan merawat korban narkoba, belum lagi bila keluarga mereka yang kecanduan narkoba itu meninggal. Betapa hancur hati mereka. Oleh sebab itu hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah hukuman yang sudah semestinya.”
    Pembuktian Sesat Pikir: Hukuman mati bagi penjahat narkoba itu tidak dijatuhkan berdasarkan penderitaan keluarga korban, tetapi karena pelaku tersebut terbukti melanggar perundangan-undangan yang berlaku di dalam satu proses pengadilan yang sah, bersih, dan adil.
  8. Argumentum ad Ignorantiam: Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika seseorang memastikan bahwa sesuatu itu tidak ada oleh sebab kita tidak mengetahui apa pun juga mengenai sesuatu itu atau karena belum menemukannya.
    Contoh: “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tak ada gunanya, karena sampai sekarang korupsi masih terus terjadi.”
    Pembuktian Sesat Pikir: KPK dibutuhkan bukan ketika korupsi sudah berhasil diberantas, tetapi justru saat korupsi masih merajalela di tingkat aparat penegak hukum lainnya (mafia peradilan), aparat birokrasi, dan pejabat politik.
  9. Argumentum ad Populum: Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika seseorang berpendapat bahwa sesuatu pernyataan adalah benar karena dibenarkan oleh banyak orang.
    Contoh: “Semua orang yang saya kenal sebagai tokoh-tokoh berintergritas bersikap pro presiden, itu berarti kritik terhadap presiden hanya dilemparkan oleh sebagian kecil orang yang tidak puas karena tidak mendapat jabatan dalam kabinet Jokowi.”
    Pembuktian Sesat Pikir: Kebenaran atau kesalahan suatu kritik tidak tergantung pada seberapa banyak orang yang mendukung atau menentang orang yang dikritik, tetapi terkait dengan ketepatan argumen dari kritik yang dilontarkan–baik dalam konteks silogisme maupun pembuktian argumen dan atau koherensinya dengan teori-teori ilmiah yang sudah diuji kebenarannya.
  10. Appeal To Emotion: Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi akibat argumentasi sengaja tidak diarahkan kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk menarik respon emosi si lawan bicara. Respon emosi bisa berupa rasa malu, takut, bangga, atau sebagainya.
    Contoh 1: “Mana mungkin orang baik seperti dia melakukan korupsi. Lihat saja kedermawanannya di masyarakat selama ini.”
    Contoh 2: “Pemuda yang baik dan berintegritas, sudah semestinya turut serta berdemonstrasi menentang pejabat yang korupi!”
    Contoh 3: “Pejabat Bank Indonesia itu dituduh korupsi, tapi lihatlah bagaimana anaknya mengajukan pembelaan sambil berurai air mata. Hal itu jelas menunjukkan bahwa kemungkinan besar pejabat Bank Indonesia itu tidak melakukan korupsi.”
  11. lgnoratio Elenchi: Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Loncatan dari premis ke kesimpulan semacam ini umum dilatarbelakangi prasangka, emosi, dan perasaan subyektif. Ignoratio elenchi juga dikenal sebagai kesesatan “red herring”.
    Contoh 1: Kasus pembunuhan umat minoritas difokuskan pada agamanya, bukan pada tindak kekerasan yang terjadi pada umat minoritas itu.
    Contoh 2: Sia-sia bicara politik, kalau mengurus keluarganya saja tidak becus.
  12. Kesesatan Aksidensi: Ini adalah jenis kesesatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan-aturan/cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental–situasi yang bersifat kebetulan.
    Contoh 1: Gula baik karena gula adalah sumber energi, maka gula juga baik untuk penderita diabetes.
    Contoh 2: Orang yang makan banyak daging akan menjadi kuat dan sehat, karena itu vegetarian juga seharusnya makan banyak daging supaya sehat.
  13. Kesesatan karena Komposisi dan Divisi: Sesat pikir jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:
    A. Kesesatan karena komposisi terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu, pasti juga benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif.
    Contoh: Joni ditilang oleh polisi lalu lintas di sekitar Jl. Sudirman dan Thamrin. Polisi itu meminta uang sebesar Rp. 100.000 bila Joni tidak ingin ditilang, maka semua polisi lalu lintas di sekitar Jl. Sudirman dan Thamrin adalah pasti pelaku pemalakan.
    B. Kesesatan karena divisi terjadi bila seseorang beranggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif pasti juga benar (berlaku) bagi individu-individu dalam kelompok tersebut.
    Contoh 1: Banyak anggota DPR yang ditangkap KPK akhirnya terbukti korupsi dalam pengadilan Tipikor. Joni Gudel adalah anggota DPR, maka Joni Godel juga korupsi.
  14. Petitio Principii: Sesat pikir jenis ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, perumus logika formal yang kita kenal sekarang. Kesesatan Petitio principii adalah semacam tautologis, semacam pernyataan berulang, yang terjadi karena pengulangan prinsip dengan prinsip. Sehingga meskipun rumusan (teks/kalimat) yang digunakan berbeda, sebetulnya sama maknanya.
    Contoh 1:
    Belajar logika berarti mempelajari cara berpikir tepat, karena di dalam berpikir tepat ada logika.
    Contoh 2:
    Siapakah aku? Aku adalah saya.

Hukuman Mati

Oleh Franz Magnis-Suseno

Eksekusi enam terpidana perkara narkoba baru saja, lima di antaranya warga negara asing, menimbulkan reaksi keras dari beberapa pemerintah negara yang bersangkutan.

Menurut penulis, reaksi-reaksi itu tak perlu terlalu dihiraukan. Pelaksanaan eksekusi itu telah mengikuti proses hukum yang benar. Tidak kelihatan ada keteledoran dari pihak kita. Maka kita sendiri yang memutuskan bagaimana hukum yang berlaku di negara kita itu dilaksanakan.

Akan tetapi, tak bisa tidak, eksekusi-eksekusi itu menimbulkan pertanyaan prinsip. Pertanyaan tentang kebenaran moral hukuman mati. Pertanyaan itu tidak kita jawab dengan mengintip pada pandangan negara lain, tetapi atas dasar kesadaran kita sendiri. Entah apa pandangan negara lain, harga diri kita sendiri menuntut agar kita membersihkan sistem hukum kita dari segala unsur yang tidak etis, tidak manusiawi, tidak benar.

Berikut saya ajukan secara singkat empat alasan mengapa, menurut keyakinan saya, hukuman mati harus kita hapus. Pertama sistem yudisial kita belum bersih dari praktik korup. Masa kita bersedia membunuh orang atas keputusan lembaga-lembaga yang tidak dapat dipastikan kejujurannya! (Baca juga: Presiden Joko Widodo, Jangan Eksekusi Mati Mary Jane Veloso).

Kedua adalah prinsipiil: hukuman mati satu-satunya hukuman yang tidak dapat dicabut sesudah dilaksanakan. Padahal kemungkinan kekeliruan selalu ada. Sistem terbaik pun tidak dapat 100 persen menjamin bahwa suatu putusan pengadilan tidak keliru.

Ketiga, menyangkut harkat kemanusiaan. Membunuh orang, kecuali untuk membela diri atau dalam pertempuran militer resmi adalah tindakan yang tidak termasuk wewenang manusia. Bukan kita yang memasukkan diri kita ke dalam eksistensi dan bukan kita yang berhak mencabut eksistensi itu. Maka, menghukum penjahat dengan mencabut nyawanya sebenanrnya merupakan hujatan terhadap Yang Memberi Hidup. Tak kurang!

Mungkin orang bilang, bukankah hukuman mati belum begitu lama dilaksanakan di semua negara dan masyarakat di dunia dan dibenarkan oleh semua agama, kok mendadak dianggap tidak dapat dibenarkan? Argumen ini tidak kuat. Bahwa sebuah perbuatan (hukuman mati) disetujui luas tidak berarti perbuatan itu tidak bisa jahat. Sama tidak benarnya seperti semboyan vox populi vox Dei (“suara rakyat, suara tuhan”). Suara rakyat jelas bukan suara Tuhan. Suara rakyat bisa juga jahat. Tak ada suara manusia -baik seseorang, sekelompok orang, maupun semua orang – yang sama dengan suara Tuhan. Bukankah kita tahu, rakyat bisa keliru, hati rakyat bisa penuh dendam, iri, benci.

Bahwa begitu lama hukuman mati tidak dipersoalkan bukanlah bukti hukuman mati dapat dibenarkan, melainkan kelonggaran sementara karena kekasaran hati manusia. Karena naluri mau balas dendam, manusia butuh waktu untuk menyadari bahwa ia tidak boleh membunuh. Namun, lama kelamaan manusia jadi lebih mengerti, lebih bertanggung jawab, maka ia mulai memahami bahwa hukuman mati melampaui wewenang moralnya.

Pernah ada hukum “mata demi mata, gigi demi gigi” (lex talionis, di Kitab Taurat). Namun pada waktu itu, 3000 tahun lalu, lex talionis merupakan langkah maju dalam proses de-kasarisasi hati manusia. Waktu itu, kalau orang memukul orang lain sehingga gigi atau mata hilang, ia akan membunuh. Lex talionis lantas membatasi: kalau matamu ditusuk, kau tak boleh membunuh, kau hanya boleh tusuk mata dia. Namun sekarang kita sudah maju. Kalau sekarang mata seseorang yang menusuk, ditusuk kembali, itu barbar.

Jadi, ada kemajuan dalam perjalanan umat manusia ke luar dari kekasaran. Dan sangat tepatlah sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hukuman mati belum beradab.

Kalau dalam agama-agama dulu, hukuman mati tidak ditolak, tetapi ditetapkan sebagai hukuman atas perbuatan jahat tertentu, itu pun perlu dimengerti dalam rangka de-kasarisasi hati manusia. Daripada pelanggaran apapun dibalas dengan membunuh pelanggar, hukuman mati – yang belum bisa dihapus sama sekali karena manusia masih terlalu kasar — dibatasi pada perbuatan kriminal paling jahat saja. Akan tetapi yang sebenarnya dimaksud: pada akhirnya manusia jadi sadar bahwa hukuman mati tidak pantas dan tidak dikehendaki Tuhan. Bisa juga dikatakan: Tuhan sabar dengan kekasaran hati kita, tetapi tidak untuk selamanya.

Alasan keempat, menurut kebanyakan ahli, hukuman mati tak punya efek jera. Ancaman hukuman mati tidak mengurangi kelakuan kriminal.

Ada beberapa pertimbangan tambahan. Di Indonesia ada orang yang baru dieksekusi puluhan tahun sesudah hukuman mati dijatuhkan, terutama beberapa orang yang dituduh “terlibat G30S/PKI”. Eksekusi semacam itu kehilangan segala legitimasi. Di lain pihak, Indonesia sudah cukup lama menahan diri dalam menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati sudah bukan hukuman rutin. Logika kenyataan positif itu adalah: akhiri hukuman mati sama sekali!

Tuntutan agar kita mencoret hukuman mati dari hukum pidana kita bukan karena ikut-ikutan luar negeri, melainkan demi harga diri kita sebagai bangsa yang beradab.

Franz Magnis-Suseno
Rohaniwan; Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Sumber: Kompas cetak

Subsidi

Oleh Mubyarto

Guru Besar Ekonomi UGM

mubyarto-guru-besar-ugm
Sumber: bewe33.blogspot.com

ADA seorang pakar ekonomi, yang kebetulan pejabat eselon I di sebuah departemen, mengeluh betapa sulit meyakinkan rekan- rekannya yang non- ekonom bahwa subsidi adalah tidak sehat. APBN yang mengandung pos subsidi, betapapun kecil, adalah tidak sehat. Maka jika masyarakat dan bangsa Indonesia bisa diyakinkan untuk suatu ketika menghapuskan sama sekali pos subsidi dari APBN, ia sungguh akan merasa sangat puas (lego).

Tentu kita dapat menjamin bahwa pakar ekonomi ini adalah pakar ekonomi konvensional yang menyelesaikan studi lanjutnya di Amerika, serta sangat setia dan percaya penuh pada teori-teori ekonomi neoklasik yang tertulis dalam buku-buku teks. Maka, akan menarik untuk mengetahui reaksinya jika diajukan pernyataan Prof Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001, yang baru-baru ini berceramah di Jakarta sebagai berikut: Textbook economics may be fine for teaching students, but not for advising government…. Since typical American style textbook relies so heavily on a particular intellectual tradition the neoclassical model.

Kalau terhadap peringatan Stiglitz ini ia bergeming (bersikukuh) dan mengatakan bahwa bagaimanapun perekonomian yang tanpa subsidi lebih sehat daripada perekonomian yang menanggung beban subsidi, kita dapat mencoba mengingatkan pernyataan John Rawls dalam bukunya, A Theory of Justice, sebagai berikut: A theory however elegent and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well arranged must be reformed or abolished if they are unjust(Rawls, 2001: 3).

Menghapus Subsidi Pupuk

Tidak biasa Kompas marah luar biasa. Dengan judul editorial “Semoga Pemerintah Tidak Bermain Api”, Kompas hari Kamis 6 Januari 2005 menggugat pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan pada petani kita yang hidup dalam kemiskinan. “Bagi petani, subsidi pemerintah merupakan satu-satunya andalan bagi mereka untuk bisa bertahan.” Lebih lanjut ditulis: “Kalau kita ingatkan pemerintah untuk tidak bermain api, sama sekali tidak ada keinginan untuk memanas-manasi keadaan.” “…. Terus terang kita bertanya-tanya ke mana sebetulnya arah keberpihakan pemerintah ini.” “…. Pemerintah sangat tidak suka kalau dikatakan liberal. Tetapi, sepertinya negara yang paling liberal dan membuka seluruh pasarnya adalah Indonesia.”

 

Kita yang sedikit tahu seluk ekonomi pertanian Indonesia, yang pernah protes keras keluarnya Inpres No 9/1975 tentang TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) bulan April 1975, dapat memahami “kemarahan” Kompas. Mengapa Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang menulis disertasi Doktor tentang “Pembangunan Pertanian dan Perdesaan” rupanya tidak mengetahui ada anggota kabinet yang mengkhianati misi pemerintahannya untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan petani?

 

Rupanya sangat banyak pejabat pemerintahan SBY-Kalla yang berpikiran persis seperti pakar ekonomi konvensional yang disebut pada awal tulisan ini. “Bagaimanapun, segala jenis subsidi harus dihapus karena subsidi dalam bentuk apa pun dan berapa pun adalah penyakit yang kalau dibiarkan akan menggerogoti kesehatan perekonomian Indonesia.”

 

Terlihat jelas dalam iklan pemerintah untuk membela rencana kenaikan harga BBM yang diberi judul “Subsidi BBM selama ini dinikmati golongan mampu dan orang kaya”, bahwa pemerintah bertekad jalan terus dalam rencananya menaikkan harga BBM meskipun mahasiswa dan masyarakat yang “berakal sehat” menolaknya melalui berbagai argumentasi ekonomi yang rasional.

 

Jika pemerintah bertekad menghapus segala bentuk dan segala jenis subsidi, tanpa pandang bulu, mungkin rakyat masih berusaha memahaminya. Tetapi, yang aneh memang pemerintah justru tidak konsekuen karena sama sekali tidak ada tanda-tanda akan menghapus subsidi bunga/dana rekapitalisasi perbankan yang dimasukkan dalam pos pengeluaran APBN. Jika subsidi pupuk ZA dan SP-36 yang dihapus hanya bernilai Rp 400 miliar, mengapa subsidi Rp 45 triliun yang sudah berjalan lima tahun, yang notabene dinikmati oleh “penjahat-penjahat perbankan”, tidak ada tanda-tanda akan dihapus?

 

Rakyat yang hanya sedikit tahu logika ekonomi, tetapi sangat paham ukuran-ukuran keadilan, pasti memprotes kebijakan pemerintah yang sangat tidak adil ini. Pemerintah dengan menaikkan harga BBM bermaksud mencabut subsidi yang pasti berakibat pada kenaikan harga-harga umum, dan pasti memberatkan kehidupan rakyat. Tetapi meneruskan pemberian subsidi pada orang- orang kaya eks-konglomerat, yang kini menikmati subsidi bunga obligasi pemerintah yang luar biasa dengan uang rakyat ini, akan merupakan tragedi nasional yang sangat menusuk hati rakyat.

 

Subsidi Tidak Jahat

Saya sangat bersimpati pada kemarahan Kompas yang menggugat subsidi pupuk senilai Rp 400 miliar yang benar-benar memukul petani tebu dan petani hortikultura. Saya khawatir mereka benar-benar akan berdemo ke Jakarta untuk menuntut pencabutan subsidi yang sangat tidak adil ini.

Jika pada bulan April 1975 petani TRI tidak berani memprotes Inpres No 9/1975 yang memasukkan kembali sistem kapitalisme liberal dalam perkebunan tebu di Jawa, liberalisasi ekonomi pertanian/perkebunan kita sekarang pasti akan diprotes secara keras oleh petani kita.

 

Petani kita memilih “SBY- Kalla” karena percaya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Pak SBY dan Pak Kalla akan mengadakan perubahan kebijakan ekonomi yang akan lebih berpihak kepada petani. Rakyat petani sungguh akan kecewa berat jika harapan ini tak terpenuhi.

 

 

*) Dimuat di Harian Kompas, Rabu, 12 Januari 2005

Sumber dokumentasi: Tarli Nugroho

Overdosis Beragama

Gerundelan Hendi Jo

agama cinta
Mahatma Gandhi, gambar diunduh dari Kaskus

New Delhi, 30 Januari 1948. Hari baru saja memasuki malam. Seorang lelaki tegap bemata tajam memasuki Gedung Birla. Sejenak ia terdiam dan beberapa detik kemudian dengan langkah santai menuju seorang renta yang tengah berdoa. Sambil sedikit membungkuk, tangan kanannya yang menggengam sepucuk Baretta lantas diacungkan ke tubuh ringkih nan kurus tersebut. Tiga kali senjata semi otomatis itu menyalak. Dan dunia kemudian kehilangan seorang humanis besar bernama Mahatma Gandhi.
Godse Nathuram, sang eksekutor tersebut bukan seorang penjahat kambuhan. Alih-alih dikenal sebagai pendosa, ia kadung dikenal sebagai seorang Hindu yang sangat “saleh”: rajin pergi ke kuil dan aktif di Mahasabha Hindu, sebuah organisasi nasionalis Hindu yang selalu memilih jalan berlawanan dengan Liga Muslim pimpinan Ali Jinnah. Rupanya Godse kecewa dengan Gandhi. Ia menilai tokoh Hindu India itu memiliki sikap lemah sehingga menjadikan orang-orang Islam memisahkan diri dan membentuk Pakistan.
Empat puluh tujuh tahun kemudian hal yang sama dialami oleh Yitzhak Rabin. Perdana Menteri Israel yang memilih jalan kompromis dengan Palestina itu pun harus tewas dengan cara dan motif yang sama di tangan kaum ekstrimis agama. Yigal Amir, sang pembunuh mengaku marah kepada Rabin yang ia nilai “tidak peka terhadap harga diri orang Yahudi dengan meretas jalan damai dengan kaum goyim (orang luar Yahudi yang memiliki derajat rendah)”.
Ada rasa arogan dan paling benar sendiri dalam gaya beragama seperti Godse dan Yigal ini. Mereka seolah lupa, jalan kekerasan tak akan pernah menemui jalan keluar. Ia hanya akan menjadi sejenis cul de sac yang berapi-api dan alih-alih berakhir sentosa malah akan membakar dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri, orang-orang yang tak berdosa dan tak memiliki keterkaitan apapun ikut menjadi korban termasuk para bocah dan tua renta.
Inilah yang disebut Erich Fromm sebagai gaya beragama yang otoriter (authoritarian religion). Biasanya gaya beragama seperti ini hanya akan bermuara kepada kekerasan dan kekerasan semata. Tak ada damai dan saling hormat. Para penganutnya selalu mengapreasiasi dirinya tak lebih sebagai para serdadu tuhan. Tuhan yang mana? Kita tak pernah bisa memastikan itu.
Dr. Yusuf Qadharawi, seorang pemikir Islam dari kalangan Ikhwanul Muslimin pernah menyebut sikap ini sebagai sikap ghuluw (berlebihan) alias overdosis beragama. Menurut ulama asal Mesir itu, sikap ghuluw akan selalu berkelindan dengan sikap-sikap negatif lainnya seperti tanatthu’ (arogan secara intelektual) dan tasydid (mempersulit).
“Semua sikap itu tentunya sangat dikecam dalam Islam,”tulis Qadharawi dalam Islam Ekstrem. Di Sorbone, seorang pemikir Islam sekelas Mohammad Arkoun bahkan menyebut ekstremisme adalah perubah puisi Islam dari sesuatu yang ekspresif menjadi sebuah ideologi yang formalistik serta elitis.
Sikap ghuluw di setiap agama memiliki sikap universal: pro terhadap kekerasan dan meyakini diri sebagai “yang terbenar”. Mereka merasa apa yang diyakininya merupakan jalan terbaik buat dunia. Anehnya, realitas ambigu justru terpapar di antara orang-orang ini dengan saling mengakbarkan permusuhan abadi. Hingga rasanya tidak salah jika saya meyakini: pusat konflik dunia sebenarnya terletak di orang-orang ekstrem ini. Sungguh, di antara kita sebenarnya tak memiliki masalah. “Perang agama” yang terjadi hari ini tak lebih perang antara mereka: kaum ekstremis vs kaum ekstremis, bukan agama vs agama.(hendijo)

Chopin & Pemberontakannya

Gerundelan Soe Tjen Marching

komposer musik klasik
Gambar dari bp.blogspot.com

Chopin, yang kelahirannya diperingati dengan gegap gempita setiap bulan Febuari, bukanlah komponis yang suka sorak sorai publik. Lahir di Polandia lalu pindah ke Paris, ia lebih memilih memberi konser di rumah pribadi beberapa teman, atau gedung-gedung kecil yang terkesan lebih intim daripada di sebuah hall yang megah dan besar. Lalu, mendapat uang untuk kehidupannya dari mengajar.

Memang, komponis romantisme ditandai dengan memberontaknya mereka menjadi “peliharaan” para bangsawan. Beethoven yang dianggap sebagai komponis yang mengawali romantisme, tidak lagi tergantung kepada sedekah para bangsawan atau raja-raja. Dia mencari nafkah dengan mengajar dan mengadakan konser.

Keberanian akan perbedaan dan keunikan, telah membuat para komponis ini menciptakan karya-karya yang mengagumkan. Bunyi memang sesuatu yang abstrak, namun tak pernah terpisahkan dari ide (dan seringkali, kenekatan atau kegilaan) sang seniman. Pemberontakan Beethoven tercermin dalam musiknya yang sering digambarkan dengan kata “emosional, personal dan menggebu-gebu”.

Tidak semua perbedaan dan keunikan bisa diterima begitu saja. Frederic Chopin yang dipuja hampir seantero jagad saat ini, sempat menghadapi terpaan kritik yang mengecam permainannya “terlalu lemah” dan kurang gairah. Karena beberapa dari para kritik ini masih terpaku pada standard musik Beethoven yang seperti badai, mereka sempat memandang negatif Chopin. Namun Franz Liszt, seorang komponis andal yang kemudian menjadi sahabat (sekaligus saingan) Chopin, menulis di majalah Gazette Musicale yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 1841: “Chopin tidak memainkan concerto, sonata atau fantasy; melainkan prelude, nocturne dan mazurka. Ia menyajikan musiknya seperti seorang pujangga dan pemimpi kepada orang di sekelilingnya, bukan kepada publik. Ia menawarkan simpati yang lembut, bukan antusiasme yang ribut. Dari denting pertama, telah hadir komunikasi yang intim antara dia dan pendengarnya.”

Di tangan Chopin, yang lebih banyak mengarang untuk piano daripada instrumen lainnya, alat ini menjadi seolah bernyanyi. Berbeda dengan mereka yang memperlakukan piano sebagai alat yang dipukul (terkadang mirip perkusi). Chopin juga gemar mencantumkan tempo Rubato (arti literal-nya, tempo yang dicuri) yang memberi kebebasan bagi pemain untuk menentukan kecepatan dan juga artikulasi nada-nada yang tertulis.  Dan ini juga sempat mengejutkan beberapa musisi yang biasa dengan tempo yang serba tepat.  Kebebasan seperti Rubato ini bisa diartikan sebagai seenaknya sendiri oleh beberapa orang. Namun, bagi pianis yang andal, justru kebebasan adalah tanggung jawab untuk memilih, dan ini bisa menjadi beban yang cukup besar.  Karena tanggung jawab seperti ini membutuhkan ketepatan dan kepekaan yang luar biasa.

Reputasi Chopin sebagai pianis dan komponis semakin menanjak di Perancis, namun kesehatannya juga bertambah turun.  Saat itu, ia bertemu dengan penulis George Sand (seorang perempuan yang dilahirkan dengan nama Armandine Aurore Dupin).  George gemar memakai baju lelaki dan menghisap pipa tembakau – kebiasaan yang dianggap tidak lazim bagi perempuan dan seringkali dicela oleh masyarakat waktu itu.  Ketika bertemu Chopin, ia telah bercerai dengan dua anak dari perkawinan sebelumnya.

Berbeda dengan Chopin yang lembut dan sempat digambarkan sebagai pria yang bertangan lentik dan gemulai, George adalah perempuan yang maskulin.  Baik disadari maupun tidak, hubungan mereka adalah bentuk pemberontakan terhadap dualisme gender.  Lelaki tidak harus selalu maskulin dan perempuan feminin.  Sebaliknya, Chopin terkadang bisa dianggap lebih feminin daripada George Sand yang kemudian juga menopangnya secara finansial saat kesehatan Chopin bertambah buruk.  George dan Chopin tidak pernah menikah (sekali lagi, bentuk pemberontakan mereka terhadap tuntutan standard).  Dan karena hubungan ini pula, keduanya sempat diasingkan ketika tinggal di Majorca – Spanyol.

Namun, pemberontakan Chopin inilah yang ada di balik nada-nada yang sekarang dialunkan dan dikagumi berbagai pianis di Indonesia dan seluruh dunia; dan ironisnya menjadi konservatisme tersendiri bagi banyak pianis yang mengalunkannya di gedung-gedung megah.

*) Artikel ini juga dimuat di Tempo

Bertumbuhnya Ideologi Kebencian

Oleh Todung Mulya Lubis

no-hate-speech
Gambar dari aegee.org

Sejak kanak-kanak, saya selalu bangga dengan persatuan Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan kita sebagai bangsa. Saya menghafal penjelasan guru sekolah yang mengatakan bahwa Indonesia terdiri atas ribuan pulau, suku, etnisitas, agama, dan latar belakang budaya serta ideologi. Semua itu diikat oleh semangat ”satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan”.

Tak pernah saya merasa asing. Saya adalah bagian dari bangsa besar bernama Indonesia, yang kalau keluar berpaspor Indonesia, dan kalau mengibarkan Merah Putih bangga dan berkaca-kaca. Melihat pemain bulu tangkis memperoleh medali emas, saya juga terharu dan bangga. Hasil jerih payah bangsa ini berhasil merajut kebersamaan yang mengharukan.

Satu hari saya berjalan bersama advokat Yap Thiam Hien di tengah kota Banda Aceh, yang dulu bernama Kutaraja. Yap menunjukkan gereja tempat keluarganya beribadah. Di Ambon saya bertemu keluarga yang sebagian beragama Islam dan sebagian lagi beragama Kristen. Mereka makan dan bernyanyi bersama. Di Semarang saya bertemu keluarga sederhana yang berbeda suku dan agama, China, Jawa, Kristen, dan Islam. Di Jakarta saya ketemu orang Batak hidup rukun dan bahagia dengan orang Banjar. Semuanya tak mempersoalkan perbedaan. Semuanya melihat diri mereka sebagai manusia yang punya otonomi personal, punya kebebasan, dan melaksanakan kebebasan mereka dengan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, komunitas, dan bangsa.

Saya tak mengatakan tak ada konflik, pertentangan, atau ketegangan. Di sana-sini ada konflik dan ketegangan. Sesekali ada tawuran antarkampung karena anak gadis di kampung yang satu digoda oleh pemuda kampung sebelah. Atau karena kalah pertandingan sepak bola. Ada juga ketegangan karena khotbah yang emosional. Atau ada keluarga yang mengadakan pesta dengan musik terlalu keras.

Semua itu adalah ketegangan yang sehat dan masih bisa dikelola. Saya sama sekali tak terganggu. Malah saya menganggap semua konflik dan ketegangan itu merupakan bagian dari nation and character building yang dewasa. Kita sedang melangkah menjadi bangsa yang besar.

Kemajemukan Digugat

Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini -sejalan menguatnya demokrasi dan hak asasi manusia- ruang kebebasan semakin terbuka. Media sosial juga memberi tempat bagi kebebasan menyatakan pendapat. Berbagai aliran pendapat menyeruak ke permukaan. Sebagian malah secara diametral bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia, bertentangan dengan kemajemukan kita sebagai bangsa, bertentangan dengan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa.

Kemajemukan digugat, kesatuan bangsa digugat, dan keutuhan teritorial ikut terganggu. Importasi pikiran dari luar masuk tanpa filter, dan seluruh perjuangan pendiri negara ini seperti dipersalahkan. Demokrasi ditafsirkan sebagai mayoritas absolut; minoritas harus tunduk kepada mayoritas. Perlindungan terhadap minoritas itu tak dihormati. Tafsir terhadap agama juga makin dipaksakan dengan kekerasan di mana perbedaan tafsir sama sekali diharamkan. Kebebasan beragama yang dianut oleh UUD 1945 tak dihormati. Suara untuk menghidupkan Piagam Jakarta terdengar meski tak gemuruh, tetapi suara itu muncul dalam berbagai sikap intoleransi terhadap kelompok minoritas dan kelompok seagama yang tak setafsir.

Dalam bahasa hukum, telah muncul kembali permusuhan dan kebencian (sosial) di muka umum melalui tulisan atau orasi yang sering sekali sangat kasar. Media sosial kita penuh kebencian dan permusuhan. Demonstrasi dan poster di berbagai pojok jalan sering menghasut dan mengafirkan kelompok lain. Gerakan sektarian memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk yang disertai tindak kekerasan. Telah muncul apa yang disebut sebagai hate speech yang dulu diatur dalam Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP yang kita kenal sebagai pasal-pasal penyebar kebencian (hatzaai artikelen). Tetapi, pasal-pasal yang dulu digunakan pemerintah kolonial untuk mematikan perlawanan pribumi terhadap kolonialisme, juga oleh pemerintahan Orde Baru untuk menindas perlawanan kelompok-kelompok kritis seperti mahasiswa dan buruh, sekarang sudah dianggap tak bisa diperlakukan lagi: dinyatakan bertentangan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan UUD 1945.

Sekarang pernyataan kebencian dan permusuhan hanya bisa dikejar atas dasar pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah (Pasal 310, 311 KUHP), dan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 11/2008). Hanya saja, pasal-pasal tersebut di atas sangat terbatas daya jangkaunya, dan dalam banyak hal tak mampu menjangkau pernyataan kebencian dan permusuhan. Sekarang, mungkin ada yang berpikir ulang untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang mengatur mengenai hate speech tersebut, yang dulu ditolak karena penyalahgunaan tafsir oleh penguasa pada waktu itu. Kita semua tak mau pasal-pasal hate speech dipakai sebagai instrumen mematikan perbedaan pendapat, kritik, atau oposisi. Tetapi, pada sisi lain kita harus akui: pernyataan kebencian dan permusuhan di muka umum dengan niat jahat, sistematis, dan disertai kekerasan haruslah juga bisa dihukum. Tak boleh ada impunitas.

Fenomena hate speech bisa muncul dalam berbagai bentuk: tulisan, orasi, poster, demonstrasi, dan khotbah. Bisa juga dalam berbagai pengumuman yang menolak kemajemukan seperti yang tecermin dalam tulisan Achmad Munjid, ”Pengajaran Agama Interreligius” (Kompas, 4 Januari 2014).
Fenomena ini digambarkan sebagai kelumpuhan nalar kita dalam merawat kemajemukan (pluralisme). Dari sejumlah kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, kita akan melihat secara telanjang bahwa kebencian dan permusuhan itu telah semakin deras dan keras. Pilar-pilar pluralisme yang dibangun oleh pendiri negara ini semakin rapuh dimakan rayap-rayap intoleransi, kebencian, dan permusuhan.

Negara Lakukan Pembiaran

Sungguh saya khawatir menatap masa depan. Merebaknya hate speech, absennya akuntabilitas, dan diamnya negara, kalau keadaan ini tak dilawan, maka jangan heran jika hate speech ini akan bermetamorfosis menjadi ideologi kebencian (ideology of hatred). Jika ideologi kebencian ini melembaga, nasib kemajemukan, nasib dari nation yang bernama Indonesia akan berada di ujung tanduk.

Dalam bahasa Niza Yanay dalam bukunya, The Ideology of Hatred, ideologi kebencian ini bisa ditafsirkan sebagai signifier of danger dalam konteks relasi kekuasaan. Kebencian tak lagi semata-mata anti-Islam, anti-Kristen, anti-China, atau anti-Jawa. Ideologi kebencian ini akan jadi instrumen kekuasaan, langsung dan tak langsung, baik oleh negara maupun non-negara dalam pembenaran terhadap intoleransi, sektarianisme, dan diskriminasi.

Dalam konteks kekinian Indonesia, ideologi kebencian ini diperankan oleh kelompok atau organisasi yang tak memberi ruang bagi pluralisme dalam arti luas. Negara jadi pihak yang bertanggung jawab karena melakukan pembiaran. Sekarang Indonesia belum cerai-berai, tapi sekat-sekat pemisah mulai ditegakkan. Kita hidup dalam sebuah negara, tapi kita hidup terpisah-pisah, kita sama tetapi tidak sama, separate but equal. Di dinding rumah kita tulisan Bhinneka Tunggal Ika seperti bergetar, menunggu jatuh ke lantai.

Indonesia belum bubar. Tetapi, jangan meremehkan menyebarnya ideologi kebencian yang akan menghilangkan Indonesia dari peta dunia.

*)Todung Mulya Lubis, Ketua Yayasan Yap Thiam Hien

Sumber: KOMPAS