Arsip Tag: agama

Overdosis Beragama

Gerundelan Hendi Jo

agama cinta
Mahatma Gandhi, gambar diunduh dari Kaskus

New Delhi, 30 Januari 1948. Hari baru saja memasuki malam. Seorang lelaki tegap bemata tajam memasuki Gedung Birla. Sejenak ia terdiam dan beberapa detik kemudian dengan langkah santai menuju seorang renta yang tengah berdoa. Sambil sedikit membungkuk, tangan kanannya yang menggengam sepucuk Baretta lantas diacungkan ke tubuh ringkih nan kurus tersebut. Tiga kali senjata semi otomatis itu menyalak. Dan dunia kemudian kehilangan seorang humanis besar bernama Mahatma Gandhi.
Godse Nathuram, sang eksekutor tersebut bukan seorang penjahat kambuhan. Alih-alih dikenal sebagai pendosa, ia kadung dikenal sebagai seorang Hindu yang sangat “saleh”: rajin pergi ke kuil dan aktif di Mahasabha Hindu, sebuah organisasi nasionalis Hindu yang selalu memilih jalan berlawanan dengan Liga Muslim pimpinan Ali Jinnah. Rupanya Godse kecewa dengan Gandhi. Ia menilai tokoh Hindu India itu memiliki sikap lemah sehingga menjadikan orang-orang Islam memisahkan diri dan membentuk Pakistan.
Empat puluh tujuh tahun kemudian hal yang sama dialami oleh Yitzhak Rabin. Perdana Menteri Israel yang memilih jalan kompromis dengan Palestina itu pun harus tewas dengan cara dan motif yang sama di tangan kaum ekstrimis agama. Yigal Amir, sang pembunuh mengaku marah kepada Rabin yang ia nilai “tidak peka terhadap harga diri orang Yahudi dengan meretas jalan damai dengan kaum goyim (orang luar Yahudi yang memiliki derajat rendah)”.
Ada rasa arogan dan paling benar sendiri dalam gaya beragama seperti Godse dan Yigal ini. Mereka seolah lupa, jalan kekerasan tak akan pernah menemui jalan keluar. Ia hanya akan menjadi sejenis cul de sac yang berapi-api dan alih-alih berakhir sentosa malah akan membakar dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri, orang-orang yang tak berdosa dan tak memiliki keterkaitan apapun ikut menjadi korban termasuk para bocah dan tua renta.
Inilah yang disebut Erich Fromm sebagai gaya beragama yang otoriter (authoritarian religion). Biasanya gaya beragama seperti ini hanya akan bermuara kepada kekerasan dan kekerasan semata. Tak ada damai dan saling hormat. Para penganutnya selalu mengapreasiasi dirinya tak lebih sebagai para serdadu tuhan. Tuhan yang mana? Kita tak pernah bisa memastikan itu.
Dr. Yusuf Qadharawi, seorang pemikir Islam dari kalangan Ikhwanul Muslimin pernah menyebut sikap ini sebagai sikap ghuluw (berlebihan) alias overdosis beragama. Menurut ulama asal Mesir itu, sikap ghuluw akan selalu berkelindan dengan sikap-sikap negatif lainnya seperti tanatthu’ (arogan secara intelektual) dan tasydid (mempersulit).
“Semua sikap itu tentunya sangat dikecam dalam Islam,”tulis Qadharawi dalam Islam Ekstrem. Di Sorbone, seorang pemikir Islam sekelas Mohammad Arkoun bahkan menyebut ekstremisme adalah perubah puisi Islam dari sesuatu yang ekspresif menjadi sebuah ideologi yang formalistik serta elitis.
Sikap ghuluw di setiap agama memiliki sikap universal: pro terhadap kekerasan dan meyakini diri sebagai “yang terbenar”. Mereka merasa apa yang diyakininya merupakan jalan terbaik buat dunia. Anehnya, realitas ambigu justru terpapar di antara orang-orang ini dengan saling mengakbarkan permusuhan abadi. Hingga rasanya tidak salah jika saya meyakini: pusat konflik dunia sebenarnya terletak di orang-orang ekstrem ini. Sungguh, di antara kita sebenarnya tak memiliki masalah. “Perang agama” yang terjadi hari ini tak lebih perang antara mereka: kaum ekstremis vs kaum ekstremis, bukan agama vs agama.(hendijo)

Agama Murni, Adakah?

Gerundelan Soe Tjen Marching

agama agama
gambar diunduh dari hr2012_wordpressdotcom

Bila orang-orang lebih menghargai susu murni, maka banyak juga yang menghargai agama murni.  Bahkan, tidak jarang yang mempertahankan kemurnian agama mereka dengan tetesan darah dan air mata. Di Indonesia, anak-anak diberi pelajaran agama, biasanya terpisah dari agama yang lain.  Banyak orang tua bahkan melarang anak-anak mereka berkunjung ke tempat ibadah yang dianggap bukanlah rumah suci mereka.  Seolah keyakinan anak mereka bisa “tercemar” kalau menyenggol atau mencicipi kepercayaan atau agama yang berbeda. Namun, sikap seperti ini seolah memang sudah diterapkan dan ditanamkan oleh beberapa petinggi negara ini.  Karena nikah beda agama secara hukum tidak bisa dengan mudah disahkan oleh negara. Tapi, apa benar ada yang namanya agama murni?

Para Pemikir Islam dan Pengaruh Agama Lain

Bila kita telusuri sekelumit saja sejarah pemikir Islam dan Kristen, percampuran agama telah terjadi berabad yang lalu.  Seorang pemikir Islam, Al Farabi, misalnya, yang lahir pada 872 di Farab sangat dipengaruhi oleh berbagai filsafat Kristen dan Yunani.  Al Farabi juga sempat berguru kepada cendekiawan Kristen di Nastura.

Kagum akan pemikiran Plato dan Aristoteles, Al Farabi menterjemahkan serta mengembangkan filsafat logika Aristoteles, sehingga dia dijuluki para cendekiawan Islam pada abad pertengahan sebagai Guru Kedua setelah Aristoteles (yang disebut sebagai Guru Pertama). Karena Al Farabi, filsafat Aristoteles menyebar luas dan ulasan Al Farabi mempengaruhi banyak pemikir Kristen dan Yahudi.  Beberapa pemikir Islam sesudahnya, seperti Ibn Sina dan Ibn Rushd juga turut mengembangkan pemikiran Yunani.

Ibn Sina lahir pada 980 dan wafat pada 1037 di Persia (Iran sekarang). Dia mempelajari kedokteran pada usia 16 tahun, dan tidak hanya belajar tentang teori kedokteran, tapi juga dengan giat merawat mereka yang sakit dan karena itulah, dia menemukan beberapa metode penyembuhan baru.

Berbeda dari kebanyakan filsuf Islam lainnya, Ibn Sina berpendapat bahwa Tuhan tidak mengurusi hal-hal pribadi yang dilakukan manusia.  Ibn Sina mempengaruhi banyak filsuf Barat, seperti Thomas Aquinas yang dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting dalam agama Kristen.  Ibn Sina juga terkenal dengan pernyataan berikut: “Dunia terbagi menjadi manusia yang menggunakan kecerdasan dan tidak beragama, dan manusia yang beragama dan tidak menggunakan kecerdasan.”

Ibn Rushd yang lahir sekitar satu abad setelah Ibn Sina, melanjutkan penyebaran filsafat dan logika Yunani.  Dalam bidang musik, Ibn Rushd membahas tentang De Anima, sebuah buku tentang musik yang ditulis oleh Aristoteles. Ulasan Ibn Rushd ini telah diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Mitchell the Scott. Mengenai astronomi, Ibn Rushd menulis tentang gerakan planet-planet dalam Kitab fi-Harakat al-Falak dan menerjemahkan serta meringkas buku yang ditulis Ptolomeus tentang bintang-bintang. Buku Ibn Rushd kemudian diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Ibrani (bahasa Yahudi) oleh Jacob Anatoli pada 1231. Buku-buku Ibn Rushd menjadi buku pegangan dalam silabus di beberapa Universitas di Paris dan Eropa sekitar abad 12-16.

Setelah menjenguk para pemikir Islam, kita beralih kepada salah satu tokoh terpenting dalam filsafat Kristiani dan menyaksikan kawin silang antara pemikir Kristen and pemikir Islam.

Thomas Aquinas: Pemikir Kristen/Katolik

Thomas Aquinas lahir pada 1225 dan wafat pada 1274. Melalui tulisan-tulisan Ibn Sinadan Ibn Rushd, Thomas Aquinas mulai mempelajari Aristoteles. Pada tahun 1256 sampai 1259, Thomas Aquinas menjadi dekan di Fakultas Teologi di Unversitas Paris.

Kritik sengit terhadap Thomas Aquinas karena persinggungannya dengan filsuf Islam sempat muncul. Tiga tahun setelah Thomas Aquinas wafat,  Uskup di Paris, Etienne Tempier melancarkan kampanye anti Aquinas, yang sempat menulis tentang Ibn Rushd karena dianggap berasal dari agama lain. Namun, Gereja Katolik berbalik menghargai pemikiran Thomas Aquinas kembali.  Pada tahun 1323, Paus Yohanes XXII memberi gelar Santo kepada Aquinas. Paus Leo XIII menyatakan bahwa penelitian Thomas Aquinas memberi pola berpikir yang sangat penting bagi filsafat Kristiani. Dari tangan-tangan cendekiawan Muslim dan interpretasi mereka, para ilmuwan barat mempelajari filsafat Yunani, yang juga sering dianggap sebagai nenek moyang filsafat barat.  Persentuhan antara budaya Arab dan Yahudi juga telah terjadi sejak jaman dahulu. Tradisi barat yang telah bercampur interpretasi Muslim, namun tradisi Muslim juga telah begitu dipengaruhi oleh pemikiran Barat.  Jadi, masihkah perlu membedakan dengan begitu bernafsunya, mana yang Barat, Timur, Muslim dan non-Muslim?

Mungkin, biarkan saja kata murni dipakai untuk susu, tapi tidak untuk agama, kepercayaan dan pengetahuan, yang telah berkawin silang berabad-abad lamanya.

Sumber: FB Soe Tjen Marching

Arti Penting Agama bagi Keadilan Sosial dan Budaya Perdamaian

Salah satu elemen penting pembentuk budaya perdamaian adalah adanya keadilan sosial. Istilah keadilan sosial di sini tidak terbatas pada tindakan masing-masing  individu, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas: predikat sosial atau sistem tatanan sosial dengan tindakan-tindakannya baik secara individu maupun secara institusional. Bagaimana agama mempengaruhi tindakan yang berpengaruh pada keadilan sosial tersebut?

harmony gives happiness
ilustrasi diunduh dari peace from harmony.org

Agama, dengan konsep-konsep di dalamnya, memiliki kemampuan membentuk konsep di benak pengikutnya. Dengan berbagai miniatur persoalan manusia, lambang dan simbol  makna identitas manusia, agama masuk dalam alam sadar hingga bawah sadar manusia membentuk konsep untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar manusia. Konsep-konsep berbasis agama tersebut kemudian membangun persepsi para individu terhadap suatu keadaan. Adalah Persepsi yang kemudian menjustifikasi apakah suatu keadaan atau tindakan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Ketika persepsi bahwa suatu ketidakadilan telah terjadi, maka persepsi tersebut menyebabkan ketidakpuasan yang kemudian mengarah pada konflik, kerusuhan sipil atau bahkan perang.

Agama atau Religion(s) berasal dari kata riligiare yang berarti “harmoni”, “menyatukan”, “mengikat dalam kebersamaan”, “menjadikan utuh”. Bahasa Sansekerta menyebut “dharma” yang memiliki makna “menyatu dengan semesta” (to bind together as one the whole universe). Agama kemudian ber-evolusi hingga tidak lagi berkutat pada realitas kemanusiaan yang lebih besar dari dirinya sendiri atau persoalan-persoalan jasmaniah. Agama berkembang sebagai pengalaman spiritual, pengalaman mengenai sesuatu “yang suci” atau sesuatu “yang tidak diketahui”. Bagi sebagian orang, agama juga merupakan usaha mencapai kesatuan keteraturan di antara kekacauan (chaos). Agama juga dapat digambarkan sebagai suatu cara sebuah masyarakat melakukan interpretasi atas kehidupan dan membangun standard-standard moral serta perilaku terkait interpretasi tersebut guna memenuhi kebutuhan suatu komunitas. Dari berbagai macam arti dan makna agama tersebut dapat ditarik satu definisi bahwa agama merupakan suatu keyakinan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dengan merujuk pada persoalan mendasar umat manusia, pencarian makna, penderitaan dan ketidakadilan; yang kemudian secara khusus merumuskan cara-cara fundamental untuk mengurangi persoalan-persoalan tersebut serta menghadapi kenyataan sembari tetap berupaya memecahkan persoalan mendasar tersebut meskipun ketidakberartian, penderitaan dan ketidakadilan terus berlanjut.

Berbagai konsep agama tersebut berkontribusi pada berbagai variasi “konsep keadilan” dan “persepsi ketidakadilan”. Berbagai macam agama dapat ditemukan di dunia ini. Agama-agama tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Suatu hal yang mendasar bagi satu agama, tidak demikian bagi agama lain. Demikian juga dengan keyakinan pada dewa-dewa atau pada Tuhan, tidak bersifat berterima umum meskipun masing-masing agama sama-sama melakukan peribadatan dan memiliki pemimpin ibadat. Kesamaan dari berbagai agama tersebut barangkali dapat ditemukan pada aspek pengalaman religius dalam beragama. Konsep dan persepsi yang bervariasi tersebut menuntun pada respon yang berbeda-beda dalam menyikapi ketidakadilan yang sama. Hal ini juga yang menempatkan agama sebagai bagian persoalan manusia sekaligus juga sebagai sarana menyelesaikan persoalan manusia.

Persepsi ketidakadilan sebagian besar umat manusia biasanya berkutat pada persoalan:

  • otoritas (siapa yang berhak mengambil keputusan dan siapa yang harus mengikuti?)
  • pembagian kerja (siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, kapan dan bagaimana pekerjaan itu dikerjakan?)
  • distribusi sumber daya (bagaimana sumber daya, kesempatan, kewajiban, hukuman, penghargaan, atribut yang mempengaruhi psikologi, ekonomi atau kesejahteraan suatu masyarakat dialokasikan?)

Setiap orang berhadapan dengan persoalan tersebut. Kebutuhan akan keadilan (memenuhi rasa keadilan), membutuhkan koordinasi segenap komponen masyarakat termasuk di dalamnya agama.

Salah satu dampak konsep menyikapi ‘ketidakadilan’ pada suatu keyakinan adalah penindasan terhadap rasa ketidakadilan (pasrah pada ketidakadilan-red). Jika ‘keadilan’ itu bersifat universal, mengapa ada orang yang memilih menerima ketidakadilan daripada menolaknya? Menjawab pertanyaan tersebut, hasil penelitian Barrington Moore menunjukkan bahwa doktrin agama memberi pengaruh kuat pada seseorang untuk menekan rasa ketidakadilan. Beberapa ajaran keyakinan semacam ‘asceticism’, sistem kasta dalam agama dan penerimaan diri sebagai korban, pada intinya menanamkan ‘rasa bangga dan bahagia telah mengalami penderitaan’. Pada kasus tersebut terdapat otoritas moral yang harus diterima dan diyakini para pengikutnya.

Di satu sisi agama mempengaruhi seseorang untuk menerima ketidakadilan dan di sisi lain agama juga menumbuhkan semangat penolakan terhadap ketidakadilan. More menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka yang kuat bertahan di kamp konsentrasi Nazi adalah orang-orang yang taat beragama. Demikian juga mereka yang lantang melawan Ferdinan Marcos di Filipina adalah anggota kongregasi Kristen dan Katholik yang taat. Mereka memilih untuk bersiap menerima penderitaan, ditahan atau dibunuh daripada diam menyaksikan ketidakadilan.

Agama dan Ideologi Pembenaran Kekerasan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, agama dapat menekan atau menumbuhkan rasa ketidakadilan pada tataran sadar dan bawah sadar manusia. Agama juga memberi peran penting dalam pendefinisian makna hidup, penderitaan manusia dan cara mengatasi penderitaan itu. Namun, ketika berbicara soal tatanan sosial yang secara sistematis menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak lain dan dominasi satu pihak berada pada tataran kesadaran budaya, maka itu masuk pada ranah ideologi.

Ideologi tidak seharusnya dibangun secara negatif. Ideologi tidak seharusnya dilihat pada batas kesadaran semata. Ideologi dibangun untuk memperbaiki masyarakat, untuk mengelola sistem sehingga ide-ide menemui kemapanannya. Dan sebuah ideologi yang sukses adalah yang meresap dalam kesadaran  budaya setiap orang tanpa perlu dipertanyakan lagi. Banyak orang tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dibawah kendali ideologi. Kurangnya kesadaran ini membuat orang sulit untuk diajak bicara secara terbuka atau untuk mengubah perilaku mereka. Untuk membangun budaya perdamaian yang positif dibutuhkan peningkatan kesadaran tidak hanya pada soal ideologi. Perdamaian positif berbeda dengan perdamaian negatif. Perdamaian negatif bercirikan lingkungan yang aman -jauh dari peperangan-, namun budaya kekerasan secara verbal dan struktural masih mendominasi. Perdamaian positif tidak sekedar jauh dari peperangan, tetapi juga bercirikan adanya sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang menempatkan dan memperlakukan manusia secara adil serta humanis dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Untuk membangun perdamaian yang positif, maka para pemimpin agama dan pengikutnya dapat berkontribusi dengan:

  1. Mengakui bahwa keadilan sosial merupakan hal mendasar pembentuk budaya perdamaian;
  2. Mengakui bahwa agama turut bertanggung jawab terhadap keadilan sosial terkait dengan perannya mengajar dan membentuk standard-standard keadilan sosial. Hal ini termasuk juga menghormati keadilan sosial sesuai dengan kesepakatan internasional terkait dengan hak-hak asasi manusia;
  3. Mengakui bahwa kelompok beragama, baik secara sadar atau tidak sadar turut serta menciptakan ketidakadilan sosial, mencederai perdamaian dengan mendiamkan terjadinya praktik-praktik dan kebijakan yang tidak adil di manapun mereka berada;
  4. Berani melakukan uji keyakinan, ide-ide, ajaran dan praktik beragama dengan selalu melakukan konfirmasi apakah hal-hal tersebut memperkuat keadilan sosial dan perdamaian atau malah kontraproduktif terhadapnya;
  5. Turut serta membangun harga diri, rasa percaya diri, disiplin dan membangun kesadaran rasa solidaritas sebagai sebuah komunitas yang berkepentingan terhadap keadilan sosial dan perdamaian. Selain itu juga menumbuhkan kepekaan akan ketidakadilan, menolak kekerasan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang terlatih dalam membangun kepekaan sosial dengan dukungan iman dan keyakinan mereka, dapat dipercaya mampu membangun perdamaian yang positif;
  6. Bersedia merangkul para korban ketidakadilan;
  7. Bekerja sama dengan para penganut keyakinan atau agama lain untuk tidak membenarkan ketidakadilan dan kekerasan. Kerja sama dapat dilakukan mulai dari mengeluarkan pernyataan, memberi bantuan baik secara fisik maupun moral, memposisikan diri sebagai penjaga penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta menempatkan diri sebagai mediator dalam mencapai perdamaian;
  8. Para pengikut agama dan keyakinan membiasakan diri untuk tidak memberikan dukungan baik fisik maupun moral terhadap tindakan kekerasan, pelestarian sistem yang tidak adil dan lebih mengutamakan perdamaian.

Naskah sumber: The Significance of Religions for Sosial Justice and a Culture of Peace by Patricia M. Mische.

Disarikan oleh Ragil Koentjorodjati.

 

Artikel terkait:

 
Sekali Lagi Mempertanyakan Sikap Pemerintah Terkait Kekerasan Atas Nama Agama
Fenomena Sondang dan Nurani Bangsa Sakit
Tentang Kolom Agama di KTP, Ini Pelajaran Berharga dari Libanon
Siapa Saja Ateis di Indonesia?
Arak, Alkitab Terjemahan, Taoisme, Socrates, dan Lain-lain

Hak Untuk Tidak Beragama?

Biasanya orang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk beragama. Hak asasi, begitu katanya. Kalau tidak percaya, lihat saja pasal 28I ayat 1 UUD’45, hak beragama merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Lalu bagaimana dengan hak untuk tidak beragama? Adakah pasal yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk tidak beragama? Tidak ada pasal itu di UUD’45. Jika tidak ada di UUD’45, apakah kemudian itu sama artinya dengan bahwa “hak untuk tidak beragama” tidak ada?
Istilah “hak untuk tidak beragama” sama menariknya dengan ungkapan “hak untuk tidak memilih” dalam pemilu. Bedanya, “hak untuk tidak memilih” lebih populer karena hampir setiap tahun ada saja yang meneriakkan. Tentu saja setiap tahun, karena setiap tahun selalu ada yang menyelenggarakan pemilihan, entah legislatif maupun eksekutif. Namun, meski seringkali diteriakkan, “hak untuk tidak memilih” tetap tidak diakui baik secara de facto maupun de jure. Yang umum diterima adalah golput, golongan putih atau bisa juga golongan putus asa. Celakanya, golput justeru dianggap orang-orang di luar sistem, pengacau dan tidak bertanggung jawab atas keadaan. Memang terkadang lucu cara berpikir bangsa ini. Tersesat dengan pembodohan terus menerus.
Pertanyaan sederhana yang tidak pernah terselesaikan: Apakah salah jika orang tidak melaksanakan haknya? Supaya sangat mudah analoginya, bayangkan jika anda punya gaji kemudian gaji anda tidak diambil. Mendapat gaji adalah hak anda. Jika anda tidak merasa perlu untuk mengambil gaji, adakah yang melarang anda untuk tidak mengambil gaji. Anda senang, dan pemberi gaji anda juga senang karena uangnya tidak berkurang. Lalu masukkan analogi tersebut dengan hak untuk tidak memilih. Lebih jauh lagi, masukkan pada kontek hak untuk tidak beragama. Tidak ada yang dirugikan kan dengan tidak dilaksanakannya hak untuk tidak beragama?
Lain lagi ceritanya menurut orang hukum. Kalau yang dianut adalah hukum positif maka sepanjang suatu tindakan tidak diatur dalam suatu ketentuan, maka itu tindakan tersebut bukan suatu pelanggaran. Jadi, jika tidak ada pasal yang mengatur “hak untuk tidak beragama” sebagaimana diulas pada alinea pertama di atas, maka jika ada orang yang tidak beragama, itu bukan suatu pelanggaran. Akan menjadi pelanggaran jika disebutkan dengan jelas dalam suatu pasal, misalnya setiap warga Negara wajib beragama. Atau berbunyi: Setiap warga Negara dilarang untuk tidak beragama.
Saya tidak pandai hukum. Jadi boleh saja penjelasan tersebut diabaikan. Tidak kompeten. Saya lebih senang pada filsafat. Sehingga, pertanyaan yang menarik untuk diajukan adalah apakah adanya pasal dalam UUD 45 itu lebih mengarahkan ke menjadi manusia Indonesia seutuhnya? Apakah UUD’45 sebagai hukum telah menempatkan manusia sebagai subyek atau hanya obyek semata? Menurut saya, meski sangat buram, dalam kasus hak beragama, Pasal 28I UUD’45 sudah menempatkan manusia sebagai subyek, artinya, manusia indonesia mempunyai pilihan bebas untuk beragama maupun tidak beragama. Sayangnya hak tersebut tidak dijamin oleh Negara jika mengacu pada Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian, belenggu hak tersebut ditambah lagi dengan adanya istilah agama resmi yang diakui pemerintah, yang hanya mencakupi 6 Agama yang diakui. Sehingga berakibat pada manusia yang hanya menjadi obyek hukum, manusia hidup untuk hukum. Bukan sebaliknya, hukum ada untuk melayani manusia menjadi lebih manusiawi.
Memang terlalu jauh angan-angan untuk tidak beragama dinyatakan dalam hukum positif. Hal yang sudah nyata dalam pasal 29 ayat 2 saja masih banyak yang mengeluhkan. Masih banyak agama yang tidak diakui pemerintah dengan peraturan yang justru memandulkan Pasal 29 ayat 2 tersebut. Kebebasan beragama memang selalu menjadi persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Apalagi jika pemerintah justeru mengambil keuntungan dari keruwetan antar umat beragama, akan semakin jauh bangsa ini dari kebebasan yang cinta damai. Ingat! Kebebasan yang cinta damai, bukan kebebasan yang kebablasan!