Arsip Tag: Indonesia

Catatan Pinggir Ceramah Umum Prof. Sudaryanto

Beliau memulai ceramahnya pagi itu dengan bertanya siapa di antara kami semua yang orangtuanya pernah mengenyam pendidikan tinggi. Dari sekian banyak hadirin, hanya sembilan orang yang mengacungkan jari, termasuk saya. “Memang kebanyakan dari kita menjadi penggagas dalam keluarganya, menjadi generasi pertama pencari ilmu pengetahuan dalam keluarga”. Itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan hampir semua teori yang dipakai dalam lingkungan akademis adalah barang impor. Nama-nama disiplin ilmu, sebut saja sosiologi, biologi, antropologi, arkeologi, fisika, bahkan linguistik sekalipun diserap dari bahasa Latin. Karena memang dari sanalah disiplin ini dirintis sejak zaman Yunani kuno. Ilmu pengetahuan itu barang impor buat kita orang Indonesia. Karena kebanyakan dari kita masih merupakan generasi pertama pencari ilmu pengetahuan, maka problem lain yang muncul adalah bahwa kita tidak punya tempat untuk bertanya dan mengadu ketika menemukan masalah dalam proses pencarian ilmu tadi. Sehingga jika terjadi kesalahan, maka kekhawatiran akan terjadinya pembiaran kesalahan itu secara turun temurun tidaklah mengejutkan. Meminjam istilah beliau, banyak ilmuwan Indonesia yang keblinger dengan kesalahan yang tak disadari karena tidak ada panutan itu tadi. Demikian kendala perkembangan ilmu pengetahuan di negara kita.

Merujuk pada tema ceramah “Penutur Bahasa Indonesia yang Kreatif dan Kreator Kebudayaan”, profesor yang berpenampilan sederhana tapi sedikit nyetrik ini mencoba menguraikan kembali makna kata kebudayaan secara umum dan makna dalam Bahasa Indonesia khususnya. Kebudayaan merupakan sesuatu yang membedakan kita dengan makhluk lain, terutama binatang. Kebudayaan, pada hakikatnya, merupakan segala bentuk hasil kreatifitas manusia yang terus menerus berkembang seiring dinamika manusia itu sendiri. Manusia yang bergerak –semula tidak berpakaian menjadi makhluk mode seperti zaman sekarang, itulah kebudayaan. Jika dulu manusia hanya belajar dengan mengandalkan kedekatannya dengan alam, berubah menjadi makhluk yang menggemari institusi formal seperti sekolah, itu juga bagian dari kebudayaan. Jika dulu diet sehari-hari mengandalkan sumber-sumber yang tersedia di alam, kini berubah menjadi makhluk pencinta supermarket dan sejenisnya, itu juga namanya kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil cipta manusia, terus bergerak, berubah, dan berkembang. Berbeda dengan binatang, -memang binatang juga punya kreatifitas seperti kreatifitas burung membangun sarang di atas pohon. Namun perhatikanlah bahwa kreatifitas yang demikian bersifat statis, tidak dinamis. Sarang yang dibangun oleh burung dari zaman dahulu hingga kini sama saja, begitu-begitu saja. Sampai abad ke-21 ini belum ada rasanya burung yang mampu berkreasi membangun apartemen khusus burung sebagai pengganti pohon. Hanya manusia yang mampu berkreasi secara dinamis, sehingga kebudayaan menurut saya menjadi hak istimewa yang diberikan kepada manusia.

Kebudayaan memang memiliki cengkeraman yang sangat luas dalam berbagai lini kehidupan. Menurut Koentjaraningrat (1985), ada tujuh elemen kebudayaan yaitu sistem religi, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup dan sistem – sistem ekonomi, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, dan kesenian. Namun pada kenyataannya, ada satu hal yang menarik terkait definisi kebudayaan di negara kita. Dalam makalah Profesor Sudaryanto yang berjudul Dari “Anu” sampai “Nah” Terentanglah “Kebudayaan”. Beliau membeberkan istilah-istilah yang pasti sudah akrab di telinga kita, seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Kebudayaan, Atase Kebudayaan, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Bahasa, Sastra, dan Budaya, Program Studi Ilmu Religi dan Budaya, dll. Menurut kaidah Bahasa Indonesia, konjungsi dan dipakai untuk menghubungkan dua kata atau lebih yang memiliki hubungan setara. Jika di atas kita sudah sepakat dengan Koentjaraningrat, bahwa ada tujuh elemen yang tercakup dalam kebudayaan, yang artinya tujuh elemen tersebut merupakan bagian dari kebudayaan, maka apa yang terjadi dengan pelabelan-pelabelan institusi di atas? Apakah kata kebudayaan  telah mengalami penyempitan makna dalam masyarakat Indonesia? Apakah kebudayaan di negara kita yang katanya berbudaya kaya ini hanya sebatas tarian tradisional, baju adat, musik daerah, dan kuliner daerah saja? Sesempit dan semiskin itukah?

Fenomena penyempitan makna kata kebudayaan ini mengingatkan saya kepada seorang pemikir multikulturalisme yang berkiprah di Kanada, Will Kymlicka. Pemikiran Kymlicka berfokus pada kebijakan untuk memberikan perlakuan khusus kepada dua kelompok etnis multikultural, yaitu kelompok bangsa pribumi minoritas dan kelompok imigran. Dalam tulisannya, Multiculturalism: Success, Failure, and the Future (2012), beliau menentang model multikultural 3S (saris, samosa, dan steeldrum). Model 3S menunjukkan bahwa ada tiga penanda multikulturalisme, yaitu tradisi (ia mengistilahkannya dengan tradisi sari dari India), musik (ia mengistilahkannya dengan alat musik steeldrum), dan makanan (samosa, yang merupakan makanan khas India). Model 3S ini melihat bahwa fokus kebudayaan hanyalah tiga hal ini, padahal pada kenyataannya fokus sebenarnya yang ingin ditekankan oleh Kymlicka adalah masalah sosial seperti pengangguran, masalah ekonomi, pendidikan yang rendah, segregasi tempat tinggal, penghasilan rendah, kemampuan Bahasa Inggris yang kurang. Tapi malah masalah ini tidak ditampilkan. Menurut saya apa yang ditentang oleh Kymlicka ini persis sama dengan kekhawatiran-kekhawatiran dari pertanyaan yang saya ajukan di atas tadi. Apakah benar kebudayaan di Indonesia bergerak menuju model 3S ini? Profesor Sudaryanto memberikan pekerjaan rumah bagi hadirinnya untuk merenungkan fenomena ini sendiri-sendiri.

Diakhir ceramahnya, beliau meninggalkan satu petuah yang bagi saya sungguh dalam maknanya. Jika kita mau merenungkan, satu hasil kebudayaan yang sangat sederhana sekalipun sebenarnya melibatkan banyak sekali kerjasama dari sekelompok orang yang jumlahnya tak terbayangkan oleh kita. Beliau menunjuk kancing bajunya dan berkata Ini juga hasil kebudayaan. Bayangkan bagaimana proses sebuah kancing baju bisa terpasang di baju Anda? Tentu Anda harus membelinya dari seseorang di toko kancing. Untuk pergi ke toko itu, Anda barangkali perlu alat transportasi, ada supir angkot di sana. Setelah mendapatkan kancing bajunya, tentu Anda membutuhkan benang. Siapa yang membuat benang? Siapa yang memproduksi bahan baku benang? Bagaimana dengan jarum? Anda membeli jarum dari seorang pemilik toko jarum. Pemilik toko biasanya menyimpan jarum di dalam kotak, siapa yang membuat kotak itu? Kotaknya bisa saja dipajang di etalase toko, siapa yang merancang etalasenya? Siapa yang membuat kacanya? Dari mana bahan kaca itu diperoleh? Barangkali kita tidak pernah menelisik sejauh ini. Perlu diingat bahwa ketika menggunakan sebuah hasil kebudayaan, kita sebenarnya telah menggunakan jasa orang-orang yang mungkin tidak pernah kita perhatikan sebelumnya. Lalu jika demikian, bagaimana bisa kita masih menjadi manusia yang sombong?

Kontributor:

Lidia K. Afrilita
Mahasiswa S2 Ilmu Linguistik Universitas Indonesia.

Sindhen

Contoh Cerkak karya Andjar Any

panjebar-semangatMangkeling mangkel, ora kaya wong lagi pegel. Gelaning gela, ora kaya diblenjani tresna. Ora perduli bagus apa elek, ora perduli pinter apa bodho, Kabeh sami mawon. Jas bukak iket blangkon, sama jugak sami mawon. Mengkono uga Anjasmara. Mripate kelop-kelop, nyawang eternit sing ana ndhuwure peturone. Jane arep nyawang usuk, ning kaling-kalingan eternit. Dadi sing disawang mung eternit. Kang gambarane endah edi, kaya ukir-ukiran. Dhek wingi yen disawang katon edi peni, ning saiki kok ora. Dhek emben sawangane nggemesake ati, ning saiki kok mboseni. Anjasmara melek ora turu nanging atine bingung uleng-ulengan. Kepiye anggone ora, nduwe pacar siji wae nglungani ati.

“Njas Anjas, aja ndongang-ndongong kaya sapi ompong. Kae kanca-kanca wis padha nglumpuk. Tangiya, aja ngglethak ana dhipan wae,” swarane Sumani keprungu saka walike lawang kamar.

“Sapa….?” pitakone Anjas sakena-ne.
“Kae pacarmu barang wis dha ngenteni ana ndhapa,” Sumani nerangake.

Krungu wangsulane Sumani ngono mau, Anjasmara gregah tangi. Pacare teka, edan ane. Perlu diaturake ing kene sing jenenge Anjasmara kuwi dudu Anjasmara ari mami jaman Menakjingga lan Damarwulan. Yen jaman Menakjingga, Anjasmara kuwi ayu kinyis-kinyis, eseme pait madu. Ning yen Anjasmara jaman komputer iki eseme ya nggregetake, ning yen sing nyawang kuwi wanita. Mula ora maido sakploke dheweke nggabung Orkes Campursari “Nyidham Sari” akeh wanita sing kapiluyu nyawang tukang ngendhang siji iki. Tujune dheweke wis dikondhangake pacaran karo penyanyine, sing jenenge Wulandari. Mula akeh wanita penontone campursari sing padha ngeses. Bejamu Lan, Wulan. Duwe pacar wae kok dhe-gus, gedhe tur bagus. Ya wis begjane Wulandari, nduwe hyang wae baguse setengah mati tur dhasare tunggal sak kuliahan, ing Sekolah Tinggi Seni Indonesia ing kutha Sala. Ya ora maido, sing jenenge Wulandari kuwi ayune tumpuk undhung. Baut njoged, pinter nyanyi campursari. Ya ora maido yen Anjasmara gandrung lan gandheng karo Wulandari. Tumbu entuk tutup. Sing lanang bagus, sing putri ayu. Sing lanang tukang ngendhang sing putri baut nembang.

Mula bareng Sumani mbengoki, Anjasmara tangi gregah, nguceg-uceg mripate, banjur mudhun saka peturon. Nyedhaki Sumani karo takon bisik-bisik, “Wulandari melu mapag mrene?”

Sumani mangsuli alon: “Mrene congormu kuwi. Wulandari ya neng desa Purwantara kana, karo bojone. Apa gunane ngenteni kowe, jaka tukang ngendhang, entuke job mung kala-kala. Luwih becik karo bojone sing anggota DPR. Blanjane tetep. Ora kaya kowe Njas, panji klathung, blanjane wae durung, yen turu njingkrung.”

“Lha kok kowe kandha pacarku mrene?” celathune Anjasmoro karo mrengut.

“Lha pacarmu kuwi pira?” Sumani njegeges. “Kae….Nanik ya teka. Jare pacarmu serep?”

“Edan kowe,” tembunge Anjasmara karo njotos lengene Sumani.

“Nik….Nanik, iki lho Anjas lagi tangi. Gereten metu.” Sumani mbengok

“Mas piye, kendharaane wis siap?” pitakone Nanik karo marani kamare Anjasmara.

“Wis beres,” wansulane Anjasmara alon.

“Beres beres, paling sing golek kendharaan ya aku,” Sumani melu nyaut senajan ora ditakoni.

“Ngono-ngono rak uga kanggo kepentingan kanca dhewe ta mas?” celathune Nanik karo tumuju kamare Anjas.
“He, aja mlebu kamar dhisik, bocahe isih arep kathokan,” pembengoke Sumani.
“Diangkrik, kana padha metuwa nyang kendaraan wae, tak dandan dhisik,” celathune Anjasmara karo mlebu kamar maneh. Kanca-kancane padha munggah kendharaan. Tujuwane arep tanggapan menyang Purwantara, dhaerah kang mapan ana sawetane Wonogiri.

“Bangku sandhinge Nanik aja dienggoni lo, sudah dipesan. Mau dipakai Anjas,” Sumani mbengok karo ngguyu. Liyanene melu ngguyu. Nanik mung mesem manis. Anjasmara ora isan-isin trus lungguh sandhinge Nanik.

“Kanca-kanca, minangka kancane Nanik aku matur nuwun dene dhek wingi wis padha rawuh ngestreni slametan neng Nanik,” swarane Sumani ing sela-selane swara mesin kendharaan.

Nanik mencep, liyane ngguyu nyekakak, merga ngerti yen Sumani tukang gojeg. Anjas nyikut Nanik karo celathu,

“Ora sah digagas, ben muni sak unine cangkeme.”
“Lha dhek emben kuwi Nanik rak syukuran, merga Anjas karo Wulan wis putus. Lha calone Anjas rak kembali ke Nanik,” Sumani isih nrocos karo ngguyu.

Liyane padha ngguyu ger-geran. Jan jane Nanik kuwi ora nganakake syukuran. Kuwi mung guyone Sumani wae.

Sakdalan-dalan kanca-kanca Campursari padha cekakakan. Mung Anjas sing kelangan guyu. Dheweke mung mesam-mesem cilik nadyan semu kepeksa.

“Nik…mengko aja nyanyi “Wuyung” Utawa “Weke Sapa”, ndhak Anjas ora bisa ngendhang,” tembunge Sumani karo isih mbebeda.

Anjas nyikut bangkekane Nanik karo kandha lirih, “Ora sah kok tanggapi. Mengko yen kesel rak meneng dhewe cangkeme kuwi.”
Lagi mingkem lambene Anjas, hand phone sing ana kanthongane muni. Nanik sing ngandhani. “Tilpun mas.”

Anjasmara meneng wae terus ngrogoh sak-e, HP ditempelake kupinge. Nanik meneng tanggap sasmita.

“Halo, okey boss, bener aku tiga-tiga,” Anjas mangsuli liwat HP ne.

“Anu….piye boss? Iki aku ana perjalanan. Nyang Purwantara dhaerah Wonogiri. Bener, aku bareng-bareng njagong nyang omahe Wulandari.” Meneng sedhela sajaKe ngrungokake sing nilpun. Let sedhela wis sumaur: “Iki aku jejer dhik Nanik. Iya…tidak ada rahasia. Lha terus leh nangkep kapan? Yen cathetanku wis komplit boss, taksimpen ana disket, taktengeri RHS. Iya, isih ana kantor. Wis ya bengi iki mengko bubar main Campursari aku bali, tak njujug omahmu boss.” HP dipateni terus dikanthongi.

Sumani sing lungguhe ora adoh mbengok, “Edan Njas, lunga nyang Purwantara, sambene ndhempel pacare, isih ketambahan ditilpun boss-e. Mesthi entuk job sing penting”.
Anjas meneng wae karo mesem. Nanik sing nrenjel takon: “Ana apata mas, boss-e?”
“Biasa, kabar gaweyan. Aku dikon bali, penting,” jawabe Anjasmara.
“Lha kok isih semaya?” pitakone Nanik.
“Wis kadhung jejer cah ayu kok dipisahke. Ya emoh ta?” wangsulane Anjas
nggodha. Sing digodha njiwit lengene Anjas. Jane ya lara, ning wong sing njiwit bocah ayu ya nggleges wae.

“Tutugna leh jiwit-jiwitan,” pambengoke Sumani. “Kancane uyel-uyelan kaya ngene, kono mat-matan sakepenake dhewe,” Krungu celathune Sumani mau kabeh dha ngguyu mak gerr, nanging Anjas karo Nanik meneng wae. Nanik nutupi pipine sing abang merga isin, Anjas isih gawang-gawang swarane boss-e mau. Kabar seneng nanging uga gela. Seneng merga boss-e ngabari, yen Rudy Pancadnyana, anggota DPR calone Wulandari, saiki wis ditangkep polisi, jalaran nylewengake dhuwit APBN. Sing mbongkar pokale Rudy kuwi klebu Anjasmara sing uga wartawan ing kutha Sala. Malah laporan penting ana disket-e Anjas ing kantor. Mula yen dina iki mengko boss-e nemokake diskete, ora wurunga Rudy ora bisa endha maneh. Durung yen ketambahan interogasine polisi.

Sing dibingungake Anjasmara, nasibe sing repot. Yen Rudy ditangkep polisi, mangka bengi iki uga dheweke kudu menyang Purwantara nglamar Wulandari, wis mesthi gagal, ora sida. Sing untung Anjas. Nanging kabeh wong padha mangerti menawa ditangkepe Rudy, merga laporan ing korane Anjas. Pikire wong-wong mesthi iki trekahe Anjas anggone berjuang ngrebut Wulandari. Paling ora, wong sak Orkes “Nyidham Sari” padha mangerti persaingan Anjas karo Rudy rebutan sindhen Campursari. Durung pikiran liya. Yen dheweke balen karo Wulandari, lha njur Nanik piye? Loro-lorone sindhen Campursari. Ayune padha, padha dene leh uleng-ulengan. Anjas ngeses-ngeses karo gedrug-gedrug.

“Ana apa ta mas?” pitakone Nanik alon, karo mesem.

Anjas mung mengo karo nggleges, “Pipimu kuwi lho, yen mesem dhekik nggregetne,” celathune sakecekele wae timbang ora mangsuli.

“Ah…. mas Anjas,” Nanik mbales karo njiwit lengen. Sing dijiwit isih bingung.*

CUNTHEL

Dening: Andjar Any/ Panjebar Semangat – 12/2006

Lianju Hujan Musim Gugur

Puisi John Kuan

———  bersama Meng Jiao  dan Han Yu

 

Sepuluh ribu jerit pohon bersahut,

uap seratus sungai bergumul.   – Meng Jiao

 

Pekarangan bergolak pohon renggang merapat,

jendela menjelma semata jernih dan rukun.   – Han Yu

 

Seribu dua ratus tahun dan seguyur hujan berlalu,

satu baris kuning trengguli menyusup ke kolam waktu.

Walau deras belum habis tumpah ke mulut sungai,

terbang terapung bahkan naik menusuk awan    – Meng Jiao

 

Tuntun kenangan hingga ke gunung hampa,

dengar air menggelepar lewat pasir dan batu.   – Han Yu

 

Jujur di sini hujan tanpa musim gugur, teh celup,

Edith Piaf mendayu, seekor kucing kuyup di bawah mobil.

Atap miring menitis hujan sehelai sutera putih,

pintu air meluap sungai lebar dan jernih.    – Meng Jiao

 

Liur manis genangi embun dan hujan padi wangi,

perlahan lembabkan sebatang sudamala gundul berisi.   – Han Yu

 

Daun dipetik jatuh sehelai E Minor. Langit sebuah

microwave: hangatkan beberapa ruas mimpi dan tulang rematik.

Ombang-ambing di dasar ngarai gema bertengkar,

di dalam gigil angin ringkuk dibasuh sungai.   – Meng Jiao

 

Sepoi datang mengelus di depan kelambu,

kembali tinggi hinggap di langit luar.   – Han Yu

 

Ditempias Hujan Bulan Juni: SDD, tampak mirip

Du Mu. Agak ringan, mungkin tidak suka ngebir.

Betapa sempit liang belalang gelap dan sesak,

Tonggeret dari ranting ke ranting melumur muntahan jerit.   – Meng Jiao

 

Pagar mapel dan krisan berhamburan wangi bunga baru,

anggrek di sisi setapak menyepuh kelabu senja.   – Han Yu

 

Tarik keluar sepotong sajak dari kulkas waktu. Keras dingin

: kata sendok posmo. Haagen-Daz rasa sirup mapel bisa bersaksi.

Sekeping cermin bumi pantul pagi pantul petang,

kolam gemintang ternyata apung berlari.   – Meng Jiao

 

Decak kagum hanya satu bunyi lumrah,

tertuang penuh tenggorok sebaris seruling bambu.   – Han Yu

 

Cempaka Amir Hamzah tumbuh di dalam suhu kamar.

Aduhai bunga pelipur lara/ Terlebih pula duduk di sanggul.

Artikel Terkait:

Puisi Sejoli Sunyi

Puisi Sebuah Anti Travelogue

Puisi Bukan Sebuah Anti-Travelouge

Haramkah Pemimpin Non Muslim?

Pemimpin yang zalim akan binasa, walaupun muslim. Pemimpin yang adil akan jaya, walaupun bukan muslim. (Sayidina Ali)

Menyikapi polemik Lurah Susan yang semakin sengit dengan semakin banyaknya tokoh yang terlibat seperti misalnya dapat dibaca Mendagri Minta Jokowi Pertimbangkan Pindahkan Lurah Susan atau pernyataan Amien Rais : Jangan Menjadikan Orang Kafir Sebagai Pemimpin sebagaimana dikutip VOA-Islam, ada baiknya untuk membaca pemikiran Akhmad sahal berikut ini.

HARAMKAH PEMIMPIN NON MUSLIM?

Gerundelan Akhmad Sahal

Benarkah memilih pemimpin non muslim haram? Setidaknya begitulah pendapat sebagian kalangan Islam seperti yang mengemuka dalam kisruh isu SARA di pemilukada DKI akhir-akhir ini. Dalil Al-Qur’an yang mereka pakai di antaranya adalah surah Ali Imran 28 dan Al Ma’idah 51. Dalam terjemahan Indonesia, ayat terakhir berbunyi : “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Kata “pemimpin-pemimpin” pada ayat di atas adalah terjemahan dari kata ‘auliya’. Pertanyaannya, tepatkah terjemahan tersebut? Coba kita telusuri terjemahan ayat ini dalam bahasa Inggris. Yusuf Ali dalam The Meaning of the Holy Qur’an menerjemahkan auliya’ dengan friends and protectors (teman dan pelindung). Muhammad Asad dalam The Message of the Qur’an dan M.A.S Abdel Haleem dalam The Qur’an sama-sama menerjemahkannya dengan allies (sekutu). Bagaimana dengan penerjemah Inggris yang lain? Muhammad Marmaduke Pickthal dalam The Glorious Qur’an mengalihbahaskan kata auliya’ menjadi friends. Begitu juga N.J. Dawood dalam The Koran dan MH. Shakir dalam The Qur’an. Sedangkan berdasar The Qur’an terjemahan T.B. Irving, auliya’ diartikan sebagai sponsors.

Walhasil, tak satupun terjemahan Inggris yang saya sebutkan tadi mengartikan auliya’ sebagai “pemimpin.” Dan secara bahasa Arab, versi terjemahan Inggris ini agaknya lebih akurat. Perlu diingat, kata auliya’, bentuk jamak dari waliy, bertaut erat dengan konsep wala’ atau muwalah yang mengandung dua arti: satu,  pertemanan dan aliansi; kedua proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron-klien).

Karena itulah agak mengherankan ketika dalam terjemahan Indonesia pengertian auliya’ disempitkan, kalau bukan didistorsikan, menjadi “pemimpin”, yang maknanya mengarah pada pemimpin politik. Bisa jadi karena kata tersebut dianggap berasal dari akar kata wilayah, yang memang artinya kepemimpinan atau pemerintahan.

Selintas masuk akal. Tapi kalau kita perhatikan lebih teliti, akan kelihatan bahwa anggapan ini tidak tepat. Mengapa? Kalau memang kata auliya’ bertolak dari kata wilayah, mestinya kata itu disertai dengan preposisi ‘ala. Dengan begitu, kalau QS 5:51 berbunyi ba’dhuhum auliya’ ‘ala ba’dh, auliya’ pada ayat tersebut bermakna pemimpin.Tapi ternyata redaksi ayat tersebut berbunyi ba’dhuhum auliya’u ba’dh, tanpa kata ‘ala setelah auliya’. Jadi tidak pas kalau akar katanya wilayah. Yang tepat, seperti sudah saya sebut di atas, adalah wala. ’Singkat kata, penerjemahan auliya’ sebagai pemimpin terbukti tak berdasar.

Lantas bagaimana kita mesti memahami ayat wala’ seperti QS 5:51 dan QS 3:28 yang secara harfiah melarang kaum mu’min untuk menjalin pertemanan dan aliansi dengan kaum non muslim, apalagi minta perlindungan dari mereka? Apakah ini larangan yang berlaku mutlak atau situasional? Memahami ayat tersebut secara literer dan berlaku mutlak di manapun dan kapanpun akan sangat bermasalah. Ada tiga alasan.

Pertama, makna harfiah ayat itu bertentangan dengan ayat lain yang justru menyatakan kebalikannya. Misalnya ayat yang menghalalkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan Yahudi atau Kristen. Dalam ayat yang sama juga ditegaskan bolehnya kaum muslim untuk memakan makanan mereka, dan sebaliknya (Q 5:5) Selain itu, ada juga ayat lain yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk “berbuat baik dan berlaku adil” terhadap pemeluk agama lain yang tidak memerangi mereka dan mengusir dari tanah kelahiran mereka (QS: 8).

Kedua, Nabi sendiri pernah menjalin aliansi dan meminta perlindungan dari kalangan non Muslim. Kita ingat cerita hijrah para Sahabat ke Abessina (Habasyah) yang saat itu diperintah oleh seorang raja Kristen. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi pernah meminta perlindungan kepada non muslim. Ketika di Madinah, Rasulullah memelopori pakta aliansi dengan komunitas Yahudi kota itu dalam bentuk Piagam Madinah. Bahkan pada level personal, Nabi  bermertuakan orang Yahudi, yakni dari istrinya Sofiah binti Huyai.

Ketiga, kalau QS 3:28 dan QS 5:51 dipahami secara harfiah dan mutlak, lalu bagaimana dengan pendirian Republik Indonesia yang dalam arti tertentu merupakan hasil kerjasama antara kaum muslim dengan pemeluk agama lain? Kasus lain: bagaimana  dengan keterlibatan negara-negara Islam di PBB yang nota bene terdiri dari banyak negara non muslim sedunia? Bagaimana pula dengan Saudi Arabia, negara yang tak mungkin berdiri tanpa sokongan dari imperialisme Inggris untuk menghancurkan Khilafah Utsmaniyah pada awal abad 20? Sampai sekarang pun kita tahu Saudi mendapat perlindungan dari Amerika Serikat. Bukankah semua itu termasuk dalam kategori menjadikan non muslim sebagai auliya’? Berarti haram? Oh alangkah absurdnya jalan pikiran semacam ini!

Karena itulah ayat tersebut mesti ditafsirkan secara kontekstual. Penerapannya pun tak bisa sembarangan. Di sini ada baiknya saya mengutip Rashid Rida. Menurutnya, ayat-ayat pengharaman aliansi dengan, dan minta proteksi dari non muslim sejatinya hanyalah berlaku untuk non muslim yang nyata-nyata memerangi kaum muslim. Aliansi yang dilarang juga yang nyata-nyata merugikan kepentingan umat Islam (Tafsir Al Manar, Vol.3, 277).

Pandangan Rida ini juga sejalan dengan pendapat Fahmi Huwaydi, pemikir Islam kontemporer dari Mesir. Dalam karyanya Muwathinun La Dimmiyyun (Warga Negara, Bukan Dzimmi) Huwaydimenyatakan bahwa Islam sejatinya tidak melarang umatnya untuk membangun solidaritas kebangsaan yang berprinsip kesetaraan dengan non muslim, khususnya Kristen Koptik di Mesir. Ayat wala’/muwalah, di mata Huwaydi, mestinya tidak dilihat sebagai larangan terhadap solidaritas semacam itu. Ayat 5: 51, misalnya, sebenarnya diarahkan kepada kaum munafiq yang ternyata membantu pihak non muslim yang kala itu berperang dengan umat Islam.

Dengan kata lain, dalam pandangan Rashid Rida dan Fahmi Huwaydi, QS 3:28 dan QS 5:51 tidak berlaku secara mutlak, melainkan situasional. Artinya, larangan menempatkan non muslim sebagai sekutu atau protektor hanya berlaku manakala pihak non muslimnya jelas-jelas memerangi umat Islam. Adapun jika mereka tidak seperti itu, maka berarti larangan tadi otomatis tidak berlaku.

Menarik untuk dicatat, argumen Rida dan Huwaydi ini sebenarnya bisa dipakai juga untuk membantah klaim sejumlah kalangan Islam yang bergeming untuk memaknai kata auliya’ dalam QS 3:28 dan 5:51 dengan bersandar pada terjemahan Indonesia yang saya kutip di awal tulisan, yakni sebagai “pemimpin.” Dengan demikian, mereka tetap ngotot untuk mengharamkan memilih pemimpin non-muslim.Terhadap mereka kita bisa katakan bahwa ayat tersebut tidaklah berlaku mutlak melainkan situasional. Artinya, larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin berlaku manakala si non muslim tersebut nyata-nyata memerangi  umat Islam. Di luar itu, larangan tersebut tidak berlaku.

Tapi lepas dari itu, kalaupun auliya’ tetap diartikan sebagai “pemimpin,” penerapan QS 3:28 dan 5:51 untuk konteks Indonesia modern juga salah sasaran. Perlu diingat, negara kita berbentuk republik yang menerapkan demokrasi langsung, sesuatu yang sama sekali tidak dikenal dalam sistem politik Islam klasik. Dalam sistem politik Islam klasik yang lazimnya berbentuk kerajaan, otoritas kepemimpinan yang dipegang khaliafah didasarkan pada legitimasi kuasa dari Tuhan, bukan dari rakyat.

Pemimpin dianggap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dengan kekuasan yang absolut. Tidak ada yang namanya pembagian kekuasaan a la Trias Politica sehingga sang pemimpin memegang kekuasaan tertinggi dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus. Dengan kata lain, kepemimpinan dengan model “Daulat Tuanku.”

Ini secara diametral berbeda dengan sistem republik yang menganut asas kepemimpinan bersendi “Daulat Rakyat.”Di sini pemimpin bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi, karena legitimasinya justru berasal dari rakyat yang memberinya mandat melalui pemilu. Kekuasaannya tidak tak terbatas, karena ia bekerja dalam sistem demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan.  Dalam sistem semacam ini, presiden atau gubernur hanyalah pemegang kuasa eksekutif saja alias “hanya” pelaksana. Sebagai pemimpin, ia hanya berkuasa sepertiga.

Dengan demikian, kalau memang pemimpin non-muslim hukumnya haram, mestinya penerapannya untuk konteks negara kita bukan hanya berlaku untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga legislatif dan yudikatif. Ini karena kepemimpinan dalam sistem republik modern bukanlah bersifat personal melaiankan kolektif dan sistemik.Tapi kalau itu dilakukan, maka sejatinya yang diharamkan bukan hanya memilih pemimpin non muslim, melainkan juga bisa mengarah pada pengharaman terhadap republik kita.

Hal lain, kalau memang dipimpin oleh non Muslim hukumnya haram, bagaimana dengan umat Islam yang menjadi warga negara di India, Amerika atau Eropa? Apakah mereka semuanya berdosa hanya karena jadi warga negara di negara-negara yang dipimpin oleh non muslim? Apakah para pemain bola seperti Zinedine Zidane, Mesut Oziel, Sami Khedira, Samir Nasri, Ibrahim Afellay, yang semuanya dipimpin oleh presiden atau perdana menteri non muslim, harus hijrah ke negara orang tuanya masing-masing di Timur Tengah?

Dengan paparan di atas, saya ingin menunjukkan bahwa wacana pengharaman pemimpin non-muslim  bukan hanya berbahaya karena membawa kita berkubang dalam isu SARA yang berpotensi memecah belah Indonesia. Yang tak kalah problematis, wacana tersebut ternyata tidak punya pijakan yang kokoh dari kacamata Islam itu sendiri, karena pedomannya adalah terjemahan ayat secara  tidak akurat, penafsiran yang sempit, dan penerapan yang salah alamat.

* Tulisan ini  telah juga dimuat di Majalah TEMPO edisi 16 Agustus 2012

Akhmad Sahal adalah Wakil Ketua Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika-Kanada dan kandidat PhD Universitas Pennsylvania.

Sumber: Jakartabeat.net

Artikel Terkait:

Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal

Muslim Controversy ove ‘Merry Christmas’ Greeting

Mohammad Roem dan Hubungan Muslim Kristen di Indonesia Masa Lalu

Bukan Sebuah Anti-Travelouge

Puisi John Kuan

Setetes Air Hujan

setetes air hujan juga bisa nyanyi

bisa menari di atas jamur tumbuh

bunga mekar sebatang flamboyan

ekor anjing liar, ujung lancip bulan sabit

saat mereka berbaris ketuk sekali

tap dance, riang saat kau juga sudi

mengerutkan diri, membuka selaput

agar-agar waktu, ketuk tapak kaki

menari, bawa lapisan atsmosfer kalbu

pergi bersama, telah lama kau ingin

satu perjalanan tapi tidak terbentang

pada terang dan malam, bagai sepotong

agar-agar, kenyal melompat ke jauh

ke tempat setetes air hujan, begitu

leha-leha, bagai seorang gelandangan

membawa seluruh kisahnya, lupa

dirinya, pernah adalah setetes hujan

Lewat Gubuk Rumput Du Fu

kau di dalam senja sebiji jeruk

mengapit tunas rumput, angin sepoi,

dataran luas, musim gugur segera

matang, umpama kuning kepodang

papan catur baru digambar isteri

Gubuk berjingkat, langkahi dangkal

dalam sealir sungai, dari sana waktu

pasang naik, lalu diam-diam surut

biji catur masih di tangan, sisi depan

kabut, sisi belakang sedikit debu

ikan juga arak juga, dari celah-celah

waktu disodor keluar, matahari terbenam

juga, saat begini tiada orang datang

tiada orang pergi, titian di bawah kaki awan

dijalan jadi selembar peta, tampak jauh

adalah papan catur, siapa masih di dalam

angin malam bermain, taruh dua biji

tiga biji bintang tidak kalah tidak menang

dari mana ada pasukan tentara musuh

pada hidup itu ( atau hidup ini )

kau angkat kepala adalah dataran luas

( atau pantulan dataran luas ), sejarah

juga bukan sejarah, kekacauan atau bukan

kekacauan sekejap itu, dalam hening kelam

malam kepak sayap terbang ke angkasa

Mykonos Terapung

Salju yang siuman, jatuh di punggung

atap rumah musim panas, salah sangka

adalah mimpi lupa dibawa pergi rusa

waktu itu, orang-orang terapung di tengah

angkasa, dengan gaya punggung dan

kupu-kupu berenang, melampaui

hidup lalu yang diterjang ombak

juga hidup lalu yang lalu, dari jauh

terapung datang, di luar bingkai mimpi

kampung halaman entah siapa.

penjaja ikan keliling satu teriakan

sudah pecah berderai

Seekor Rusa Hujan di Nara

Kau pelan-pelan mengunyah

Opium. Ranting zaitun.

Tiga puluh juta seketika

Hujan jatuh di telapak licin

tumbuh jadi sebatang

pohon di tengah mimpi gelap

disambung dengan benang

Esok. Tak terhitung jamur,

serangga juga burung dara

pasti akan terbang naik

putus-putus nyala-nyala

di dalam hujan

di dalam lidah api

Dan kau hanya mengunyah

dedaunan yang riang

menari sepenuh langit

jatuh ke bumi lapuk

bagai lautan termanis

tetesan air paling asin

kau hanya mengunyah

sebatang pohon hidup

dengan langkah tidak bisa

kuberi nama, berkedip mata

ah, perahu biji zaitun itu

menumpang onak mimpi

di saat warna langit

menginjak pingsan senja

luap keluar indah kilau cahaya

 

Artikel Terkait:

Sebuah Anti Travelogue

Tiga Kilasan Gaya John Kuan.

Toleransi Palsu, Kebebasan Beragama Semu

Gerundelan Achmad Munjid

Entah untuk mengubur rasa bersalah atau karena “kurang gaul”, sebagian pejabat kita suka sekali membangga-banggakan diri dalam perkara toleransi dan kebebasan beragama. Berkebalikan dengan laporan-laporan tahunan yang dikeluarkan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM, Setara Institute, Wahid Institute dan berbagai lembaga kredibel internasional mengenai kehidupan beragama di Indonesia yang bertabur noda, baru-baru ini, misalnya, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa hubungan antar-agama di negara kita adalah yang terbaik di dunia. Dengan menengok sejarah sebentar saja, seharusnya kita paham. Sejak 1967, toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia lebih banyak ditafsir dan dipraktekkan menurut perspektif mayoritas.

Interpelasi Simorangkir bisa disebut sebagai peristiwa terbuka pertama menyangkut isu toleransi dan kebebasan beragama setelah kemerdekaan. Persis di awal Orde Baru, interpelasi Simorangkir diajukan kalangan Kristen dalam suatu sidang parlemen DPR GR 1967 guna menggugat pelarangan pendirian gereja Metodis di Meulaboh, Aceh. Menurut mereka, tindakan pelarangan itu menghancurkan semangat toleransi beragama, tidak sesuai dengan Pancasila, melanggar HAM dan mengancam persatuan nasional.

Sebaliknya, kalangan Muslim yang dimotori oleh tokoh seperti HM. Rasjidi dan M. Natsir menuduh bahwa dengan mendirikan gereja dan melakukan kegiatan misi di lingkungan Muslim seperti Aceh—yang pada jaman Belanda pun dilarang di bawah peraturan “double mission”—golongan Kristenlah yang tidak punya toleransi dan tak menghargai kebebasan beragama, membahayakan Pancasila serta mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa.

Beberapa bulan kemudian, meletus pula “Peristiwa Makassar” yang dipicu oleh kombinasi antara tindakan pelecehan oleh seorang guru beragama Kristen terhadap Nabi Muhammad dan rencana penyelenggaraan Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI) VI di kota itu. Belasan gereja, sekolah, asrama dan bangunan Kristen dirusak massa Muslim. Bagi kalangan Kristen, ini merupakan bukti lain betapa umat Islam tidak memiliki toleransi dan tak peduli kebebasan beragama, sebagaimana yang telah mereka khawatirkan sejak perdebatan perumusan Konstitusi 1945. Sebaliknya, bagi warga Muslim, tindakan pelecehan dan penyelenggaraan SR DGI di kota berpenduduk mayoritas Muslim itu dipandang sebagai ekspansi terang-terangan dan pelanggaran terhadap prinsip toleransi serta kebebasan beragama.

Musyawarah Antarumat Beragama yang diselenggarakan Pemerintah pada akhir 1967 memang bisa menghentikan perdebatan terbuka yang potensial mengguncang tahun-tahun awal Orde Baru, tapi ia gagal menyelesaikan masalah. Berbagai peristiwa pada1967 dan periode formatif Orde Baru serta solusinya telah membentuk watak hubungan antaragama di Indonesia, sampai sekarang. Di bawah otoritarianisme Suharto, ketegangan dan saling curiga antarumat beragama terus mengendap, kadang pecah seperti dalam kasus pembunuhan seorang pendeta Kristen Australia pada 1974 yang berbuntut pembatalan rencana SR Dewan Gereja-Gereja Dunia 1975 di Jakarta, perdebatan RUU Perkawinan 1973, UU Peradilan Agama, UU Sisdiknas 1989 dan lain-lain.

Dengan menggunakan dalil kerukunan, Pancasila, kesatuan nasional dan HAM, khususnya Islam dan Kristen sebagai dua kelompok terbesar terus berebut tafsir dan berupaya untuk mempergunakan kekuatan negara dalam mendesakkan kepentingan masing-masing sembari saling tuding mengenai siapa yang membela dan siapa yang melanggar prinsip toleransi dan kebebasan beragama.

Dari Isaiah Berlin (2002) kita belajar tentang dua wajah kebebasan, kebebasan positif atau “kebebasan untuk” (freedom for) dan kebebasan negatif atau “kebebasan dari” (freedom from). Keduanya bukan cuma bisa merupakan dua ragam yang berbeda, tapi juga rival dan dua tafsir yang tak saling bersesuaian tentang kebebasan. Apa yang terjadi dalam hubungan antaragama di Indonesia adalah contohnya.

Akibat sejarah yang kompleks, khususnya dalam hubungannya dengan kelompok Kristen, sebagian Muslim di Indonesia cenderung memahami kebebasan beragama sebagai “kebebasan dari” pengaruh dan “gangguan” agama lain. Peraturan izin pendirian rumah ibadah dan pelarangan penyebaran agama terhadap orang yang “sudah beragama” yang dibuat Orde Baru setelah peristiwa 1967 atas desakan kalangan Muslim adalah contoh yang populer. Bagi umat Islam, toleransi dan kebebasan beragama terutama adalah “jangan ganggu iman kami”.

Sementara kalangan Kristen cenderung menekankan aspek “kebebasan untuk”, termasuk kebebasan untuk menyebarkan agamanya kepada siapa saja, baik yang “sudah beragama” maupun “belum”. Dalam perdebatan pada 1950-an, selain Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, Konstitusi RIS 1949 yang secara eksplisit mencantumkan hak bebas berganti agama kerap mereka rujuk.

Sedangkan kelompok Muslim dan Hindu sama-sama sepakat agar umat yang “sudah beragama” tidak boleh dijadikan sasaran penyebaran agama. Ini memang merupakan isu genting, terutama sejak 1965, ketika Orde Baru mendorong arus konversi kedalam agama-agama resmi sebagai suatu cara untuk menghabisi golongan komunis. Agama-agama yang diakui pun saling berebut penumpang. Akibatnya, kelompok mayoritas takut kehilangan, kelompok minoritas takut tidak mendapat bagian.

Bagaimana dengan para penganut agama lokal? Dalam paradigma kewajiban menganut salah satu agama resmi ala Orde Baru, bukan cuma mereka dilihat sebagai pasar empuk penyebaran agama, nasib agama dan kepercayaan lokal tak perlu dipikirkan.

Sebagaimana kebebasan secara umum, sebenarnya kebebasan beragama selalu hadir dalam dua wajah, yang “positif” dan “negatif”, dan tidak ada yang berdiri sendiri secara mutlak. Karenanya, negara semestinya tidak perlu repot harus berpihak ke mana, kecuali kepada prinsip keadilan dan kesederajatan setiap kelompok dan warga. Agama adalah urusan pribadi yang wajib dijamin oleh negara. Tetapi, pelaksanaan kebebasan beragama, baik yang positif maupun negatif, harus ditindak jika terbukti melanggar aturan hukum. FPI, karena itu, tidak boleh dibiarkan sewenang-wenang menghalang-halangi usaha pembangunan rumah ibadah umat non-Muslim atau menghabisi kelompok-kelompok Islam yang mereka anggap sesat.

Pada masa lalu, Orde Baru dan banyak produk hukumnya, seperti peraturan pendirian tempat ibadah, pengawasan terhadap aliran kepercayaan warga negara, dan pewajiban pelajaran agama di sekolah umum telah membuat masalah toleransi dankebebasan beragama justru kian runyam. Sebab, Orde Baru memang tidak menjamin penegakan prinsip toleransi dan kebebasan beragama itu sendiri, melainkan memihak kepada tafsir keduanya menurut kelompok yang menguntungkan kepentingan politiknya. Sampai sekarang, warisan kebijakan dan paradigma itu rupanya masih terus dipertahankan.

Penganiayaan dan kesewenang-wenangan terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti tercermin dalam kasus Syi’ah di Sampang, Ahmadiyah, dan GKI Yasmin, jelas menunjukkan bahwa posisi kita masih belum jauh bergeser dari situasi tahun 1967, lama setelah Orde Baru runtuh.

Mungkinkah yang kita bangga-banggakan selama ini cuma toleransi palsu dan kebebasan beragama semu?

Sumber: Note FB Achmad Munjid

Artikel ini pernah dimuat di Koran Tempo edisi 16 September 2013.

Artikel Terkait:

Agama dan Kesesatan

Agama yang Sempurna: Adakah?

Agama dan Kekuatan Sosial

Arti Penting Agama bagi Keadilan Sosial dan Budaya Perdamaian