Arsip Tag: Islam

Memutus Hubungan Baik Atas Nama Islam

Oleh Sheikh Ali Gomaa, Mufti Besar Mesir

Alih Bahasa RetakanKata

haram-ucapkan-selamat-natalSaya menerima surat dari seorang wanita muda Muslim -yang kepadanya saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk rasa ingin tahunya yang besar, ia ingin mengetahui pendapat  agama jika seorang muslim seperti dirinya menghabiskan waktu bersama ibunya selama Natal. Dan saya mengagumi kebaikannya dalam menjaga hubungan baik dengan ibunya dan keinginannya untuk menunjukkan contoh yang sangat baik bagaimana Islam sebenarnya.
Saya tetap terkejut dengan pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari beberapa orang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai orang berpengetahuan, yang menyamakan ‘menghabiskan waktu bersama non-muslim selama Natal dan sejenisnya’ adalah syirik atau suatu kemusyrikan! Pendapat ini lebih merupakan penyimpangan belaka dari ajaran otentik Islam yang benar, -baik secara tertulis maupun semangat (spirit).
Islam adalah agama rahmat dan itu adalah nilai yang mencakupi semua manusia terlepas dari perbedaan agama mereka, perbedaan budaya dan latar belakang etnis, bahkan mencakupi juga tanaman, hewan dan benda-benda. Dengan kata lain, konsep rahmat dalam Islam adalah melingkupi seluruh alam semesta, bukankah seperti itu yang dilakukan seorang ibu kandung?
Fakta dalam Al Quran menunjukkan bahwa Allah tidak sekedar mengijinkan kita menjaga hubungan baik dengan keluarga non-muslim, namun lebih dari itu, Al Quran mewajibkan seorang muslim untuk mematuhi apa yang jelas tertulis dalam Al Quran ketika Tuhan mengatakan, ” Tapi jika mereka (orang tua Anda) bertekad membuatmu menyekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, janganlah kamu mematuhi perintah mereka melainkan temanilah mereka di dunia ini dengan kebajikan sepatutnya dan ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku [ dalam pertobatan ] …” (?) 31:15[1]

Dalam ayat yang mulia ini, Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan yang hangat dengan keluarga kita, -bahkan ketika mereka mengerahkan segala upaya dan tekanan pada kita untuk meninggalkan agama kita, sebagaimana kita menjaga hubungan hangat dengan mereka yang menunjukkan rasa hormat kepada pilihan agama kita dan mereka yang tidak menghina keyakinan kita dalam cara atau bentuk apapun; bukankah kita seharusnya lebih bergairah untuk menunjukkan kebaikan ekstrim kita dan menyelimuti mereka dengan rahmat melalui ucapan dan perbuatan kita sebagai wujud nyata bahwa Islam adalah segalanya?
Muslim mengungkapkan kasih kepada segenap ciptaan Tuhan sebagai tanda hormat kepada Yang Illahi dan Islam menempatkan pentingnya konsep moral yang tinggi dan membuat hubungan yang unik antara standar etika yang baik dengan iman dan keyakinan. Nabi (saw) mengatakan “Ia yang terdekat denganku di hari penghakiman adalah orang-orang yang memiliki moral tertinggi “. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menunjukkan kebaikan kepada setiap orang dan memperlakukan mereka dengan rahmat dan cinta serta menahan diri dari tindakan diskriminasi terhadap mereka terlepas dari apapun agama mereka, latar belakang budaya atau sejenisnya .
Tidak ada halangan hukum untuk berpartisipasi dalam merayakan kelahiran Yesus (saw). Islam adalah sistem terbuka dan para pengikutnya percaya , menghargai dan menghormati semua nabi dan rasul, dan memperlakukan para pengikut agama-agama lain dengan kebaikan sesuai dengan kata-kata dari Tuhan Yang Maha Esa :
Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka[2], dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.” [ Al – ‘ Ankabut , 46 ][3]

Yesus putra Maryam, (saw ), adalah salah satu dari para nabi yang ditandai dengan tekad , resolusi dan kesabaran . Nabi Muhammad [saw] berkata : “Aku lebih berhak atas Yesus anak Mariam daripada siapa pun dalam kehidupan ini dan di akhirat, tidak ada nabi lain yang telah dikirim di antara kami. ” Setiap Muslim percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi manusia yang melakukan mujizat yang besar , seperti menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan orang sakit dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
Ini bukan karena ia adalah seorang dewa atau anak Allah dalam arti fisik prokreasi – Allah lebih penting di atas itu. Merayakan hari kelahiran Yesus adalah tindakan keyakinan terlepas dari iman orang-orang Kristen dalam hal itu . Oleh karena itu , berpartisipasilah dalam perayaan teman dan keluarga, makan dengan mereka dan secara sopan dan bijaksana menahan diri dari makan daging babi dan minum alkohol. Jangan memberi perhatian kepada siapa saja yang ingin merusak hubungan antara Anda dengan keluarga Anda dan orang lain atas nama Islam, karena Islam bebas dari semua ini.


[1] (But if they (your parents) endeavor to make you associate with Me that of which you have no knowledge, do not obey them but accompany them in [this] world with appropriate kindness and follow the way of those who turn back to Me [in repentance]… 31:15).

Terjemahan Al Quran Indonesia:

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.”

[2] Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim ialah: orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan.

[3] Kutipan pada ayat ini diperlengkap sesuai dengan ayat yang dimaksudkan.

*)Sheikh Ali Gomaa tercatat sebagai orang nomor 14 dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Ia juga salah satu profesor ilmu hukum di Universitas Al Azhar dan anggota Dewan Fatwa.

Sumber: Dar Al-Ifta Al-Missriyyah

Mungkin Anda tertarik juga untuk membaca:

Tenang, Ini Hanya Natal

Iklan

Toleransi Palsu, Kebebasan Beragama Semu

Gerundelan Achmad Munjid

Entah untuk mengubur rasa bersalah atau karena “kurang gaul”, sebagian pejabat kita suka sekali membangga-banggakan diri dalam perkara toleransi dan kebebasan beragama. Berkebalikan dengan laporan-laporan tahunan yang dikeluarkan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM, Setara Institute, Wahid Institute dan berbagai lembaga kredibel internasional mengenai kehidupan beragama di Indonesia yang bertabur noda, baru-baru ini, misalnya, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan bahwa hubungan antar-agama di negara kita adalah yang terbaik di dunia. Dengan menengok sejarah sebentar saja, seharusnya kita paham. Sejak 1967, toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia lebih banyak ditafsir dan dipraktekkan menurut perspektif mayoritas.

Interpelasi Simorangkir bisa disebut sebagai peristiwa terbuka pertama menyangkut isu toleransi dan kebebasan beragama setelah kemerdekaan. Persis di awal Orde Baru, interpelasi Simorangkir diajukan kalangan Kristen dalam suatu sidang parlemen DPR GR 1967 guna menggugat pelarangan pendirian gereja Metodis di Meulaboh, Aceh. Menurut mereka, tindakan pelarangan itu menghancurkan semangat toleransi beragama, tidak sesuai dengan Pancasila, melanggar HAM dan mengancam persatuan nasional.

Sebaliknya, kalangan Muslim yang dimotori oleh tokoh seperti HM. Rasjidi dan M. Natsir menuduh bahwa dengan mendirikan gereja dan melakukan kegiatan misi di lingkungan Muslim seperti Aceh—yang pada jaman Belanda pun dilarang di bawah peraturan “double mission”—golongan Kristenlah yang tidak punya toleransi dan tak menghargai kebebasan beragama, membahayakan Pancasila serta mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa.

Beberapa bulan kemudian, meletus pula “Peristiwa Makassar” yang dipicu oleh kombinasi antara tindakan pelecehan oleh seorang guru beragama Kristen terhadap Nabi Muhammad dan rencana penyelenggaraan Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI) VI di kota itu. Belasan gereja, sekolah, asrama dan bangunan Kristen dirusak massa Muslim. Bagi kalangan Kristen, ini merupakan bukti lain betapa umat Islam tidak memiliki toleransi dan tak peduli kebebasan beragama, sebagaimana yang telah mereka khawatirkan sejak perdebatan perumusan Konstitusi 1945. Sebaliknya, bagi warga Muslim, tindakan pelecehan dan penyelenggaraan SR DGI di kota berpenduduk mayoritas Muslim itu dipandang sebagai ekspansi terang-terangan dan pelanggaran terhadap prinsip toleransi serta kebebasan beragama.

Musyawarah Antarumat Beragama yang diselenggarakan Pemerintah pada akhir 1967 memang bisa menghentikan perdebatan terbuka yang potensial mengguncang tahun-tahun awal Orde Baru, tapi ia gagal menyelesaikan masalah. Berbagai peristiwa pada1967 dan periode formatif Orde Baru serta solusinya telah membentuk watak hubungan antaragama di Indonesia, sampai sekarang. Di bawah otoritarianisme Suharto, ketegangan dan saling curiga antarumat beragama terus mengendap, kadang pecah seperti dalam kasus pembunuhan seorang pendeta Kristen Australia pada 1974 yang berbuntut pembatalan rencana SR Dewan Gereja-Gereja Dunia 1975 di Jakarta, perdebatan RUU Perkawinan 1973, UU Peradilan Agama, UU Sisdiknas 1989 dan lain-lain.

Dengan menggunakan dalil kerukunan, Pancasila, kesatuan nasional dan HAM, khususnya Islam dan Kristen sebagai dua kelompok terbesar terus berebut tafsir dan berupaya untuk mempergunakan kekuatan negara dalam mendesakkan kepentingan masing-masing sembari saling tuding mengenai siapa yang membela dan siapa yang melanggar prinsip toleransi dan kebebasan beragama.

Dari Isaiah Berlin (2002) kita belajar tentang dua wajah kebebasan, kebebasan positif atau “kebebasan untuk” (freedom for) dan kebebasan negatif atau “kebebasan dari” (freedom from). Keduanya bukan cuma bisa merupakan dua ragam yang berbeda, tapi juga rival dan dua tafsir yang tak saling bersesuaian tentang kebebasan. Apa yang terjadi dalam hubungan antaragama di Indonesia adalah contohnya.

Akibat sejarah yang kompleks, khususnya dalam hubungannya dengan kelompok Kristen, sebagian Muslim di Indonesia cenderung memahami kebebasan beragama sebagai “kebebasan dari” pengaruh dan “gangguan” agama lain. Peraturan izin pendirian rumah ibadah dan pelarangan penyebaran agama terhadap orang yang “sudah beragama” yang dibuat Orde Baru setelah peristiwa 1967 atas desakan kalangan Muslim adalah contoh yang populer. Bagi umat Islam, toleransi dan kebebasan beragama terutama adalah “jangan ganggu iman kami”.

Sementara kalangan Kristen cenderung menekankan aspek “kebebasan untuk”, termasuk kebebasan untuk menyebarkan agamanya kepada siapa saja, baik yang “sudah beragama” maupun “belum”. Dalam perdebatan pada 1950-an, selain Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, Konstitusi RIS 1949 yang secara eksplisit mencantumkan hak bebas berganti agama kerap mereka rujuk.

Sedangkan kelompok Muslim dan Hindu sama-sama sepakat agar umat yang “sudah beragama” tidak boleh dijadikan sasaran penyebaran agama. Ini memang merupakan isu genting, terutama sejak 1965, ketika Orde Baru mendorong arus konversi kedalam agama-agama resmi sebagai suatu cara untuk menghabisi golongan komunis. Agama-agama yang diakui pun saling berebut penumpang. Akibatnya, kelompok mayoritas takut kehilangan, kelompok minoritas takut tidak mendapat bagian.

Bagaimana dengan para penganut agama lokal? Dalam paradigma kewajiban menganut salah satu agama resmi ala Orde Baru, bukan cuma mereka dilihat sebagai pasar empuk penyebaran agama, nasib agama dan kepercayaan lokal tak perlu dipikirkan.

Sebagaimana kebebasan secara umum, sebenarnya kebebasan beragama selalu hadir dalam dua wajah, yang “positif” dan “negatif”, dan tidak ada yang berdiri sendiri secara mutlak. Karenanya, negara semestinya tidak perlu repot harus berpihak ke mana, kecuali kepada prinsip keadilan dan kesederajatan setiap kelompok dan warga. Agama adalah urusan pribadi yang wajib dijamin oleh negara. Tetapi, pelaksanaan kebebasan beragama, baik yang positif maupun negatif, harus ditindak jika terbukti melanggar aturan hukum. FPI, karena itu, tidak boleh dibiarkan sewenang-wenang menghalang-halangi usaha pembangunan rumah ibadah umat non-Muslim atau menghabisi kelompok-kelompok Islam yang mereka anggap sesat.

Pada masa lalu, Orde Baru dan banyak produk hukumnya, seperti peraturan pendirian tempat ibadah, pengawasan terhadap aliran kepercayaan warga negara, dan pewajiban pelajaran agama di sekolah umum telah membuat masalah toleransi dankebebasan beragama justru kian runyam. Sebab, Orde Baru memang tidak menjamin penegakan prinsip toleransi dan kebebasan beragama itu sendiri, melainkan memihak kepada tafsir keduanya menurut kelompok yang menguntungkan kepentingan politiknya. Sampai sekarang, warisan kebijakan dan paradigma itu rupanya masih terus dipertahankan.

Penganiayaan dan kesewenang-wenangan terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti tercermin dalam kasus Syi’ah di Sampang, Ahmadiyah, dan GKI Yasmin, jelas menunjukkan bahwa posisi kita masih belum jauh bergeser dari situasi tahun 1967, lama setelah Orde Baru runtuh.

Mungkinkah yang kita bangga-banggakan selama ini cuma toleransi palsu dan kebebasan beragama semu?

Sumber: Note FB Achmad Munjid

Artikel ini pernah dimuat di Koran Tempo edisi 16 September 2013.

Artikel Terkait:

Agama dan Kesesatan

Agama yang Sempurna: Adakah?

Agama dan Kekuatan Sosial

Arti Penting Agama bagi Keadilan Sosial dan Budaya Perdamaian