Arsip Tag: Sukarno

Mengkritisi G30S

Gerundelan Soe Tjen Marching

g30s-pki
gambar diunduh dari facebook

Setelah saya membuat dan menyebarkan petisi “Sarwo Edhie bukan Pahlawan” di change.org, pembahasan tentang G30S bergulir lagi. Film Joshua Oppenheimer jelas menyajikan bagaimana para jagal telah membabat nyawa manusia-manusia tak bersalah. Begitu juga akademik seperti John Roosa dan Benedict Anderson, menyatakan bagaimana sejarah pembunuhan massal yang begitu kejam itu, telah dimanipulasi oleh Orde Baru menjadi sejarah kepahlawanan Suharto. Baru-baru ini, sejarawan Asvi Adam juga memaparkan tentang trik-trik keji Sarwo Edhie dalam penumpasan mereka yang diPKI-kan.

Tapi, setelah semua usaha pengungkapan sejarah ini, tetap saja ada yang bertanya: “Lalu versi siapa yang mesti kita percaya?” Ada juga yang masih ngotot setelah nobar film ‘Jagal’. “Itu kan cuma versinya Joshua Oppenheimer. Masih banyak versi lain yang membuktikan kekejaman PKI dan pembunuhan ’65 itu harus dilaksanakan demi menyelamatkan bangsa.” Dengan orang-orang yang ngotot tanpa mau meneliti atau pun membaca lebih lanjut, saya sodorkan argumen berikut: yang terdiri dari 5 bagian (biar mirip Pancasila).

Pertama: Jika memang PKI yang melakukan pembunuhan para Jendral, apa buktinya? Bukti utama yang ditampilkan oleh Suharto dan pasukannya, adalah mayat para jenderal (yang dipertontonkan fotonya di televisi dan di koran-koran). Tetapi mayat adalah bukti bahwa orang  tersebut sudah mati, bukan bukti PKI melakukan pembunuhan. Hal ini seperti mengatakan bahwa rumah saya dibakar oleh warga desa A. Buktinya? Rumah saya rata dengan tanah dan telah menjadi abu. Lalu, apa bukti bahwa penduduk desa A membakarnya? Hanya abu rumah saya! Jika saya mengatakan demikian, banyak orang akan mudah berpikir bahwa saya gila, tapi mengapa tidak dengan Gestapu?

Kedua: Bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan bahwa PKI serta para komunis-lah yang melakukan pembunuhan para Jenderal, dengan begitu cepat? Kejadian 30 September banyak dikenal sebagai saat di mana 6 Jenderal dibunuh oleh komunis (meskipun sebenarnya kejadian itu terjadi pada 1 Oktober, karena telah melewati tengah malam). Versi sejarah Suharto adalah, para Jenderal disiksa dan dimutilasi sebelum dibunuh. Juga tersebar berita bahwa perempuan Gerwani menari telanjang di sekitar jenderal saat menyilet-nyilet mereka. Kemudian, Sim Salabim Abrakadabra . . . Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober: Suharto berhasil menemukan biang keladinya dan menegakkan Pancasila, dengan komandan Sarwo Edhie, yang sekarang sudah dinobatkan jadi Pahlawan oleh menantunya sendiri.

Bahkan pembunuhan terhadap satu orang, Munir, memakan waktu investigasi bertahun-tahun, masih saja belum terselesaikan. Tetapi pembunuhan enam orang memakan waktu hanya beberapa hari bahkan beberapa jam saja, untuk menyelidiki. Mengapa keputusan untuk membinasakan para komunis datang begitu tiba-tiba, bahkan terburu-buru? Segera setelah pemakaman para jenderal pada tanggal 5 Oktober 1965, kampanye yang menuduh PKI sebagai dalang pembunuhan para Jenderal itu, menyebar luas di seluruh Indonesia. Tidakkah kita berpikir bahwa hal ini pasti bukan keputusan hati-hati atau bijaksana, tapi soal peluang bagi sebagian orang yang memiliki keinginan untuk melakukan genosida?

Ketiga: mungkin sudah waktunya kita mengalah dengan Suharto dan Sarwo Edhie. Kita anggap saja mereka berdua sesakti Batman. Tanpa proses pengadilan atau penyidikan yang ruwet pun, mereka langsung tahu siapa yang jahat. OK, Suharto benar: pembunuhan para Jenderal itu dilakukan oleh komunis. Berapa banyak dari mereka melakukannya? Para anggota PKI dan komunis di seluruh Indonesia? Sekitar 1-3 jutaan dibunuh, jutaan lainnya dipenjara tanpa pengadilan. Apakah jutaan dan jutaan orang-orang ini semua mengambil bagian dalam pembunuhan para jenderal? Apakah mereka menangkap pembunuh sebenarnya dari para jenderal? Atau pembunuhan itu adalah dalih belaka, skenario untuk memberi mereka alasan untuk melakukan genosida? Jika memang anggota PKI membunuh para Jenderal, mengapa tidak mencari pembunuh ini, dibawa ke pengadilan dan dihukum selayaknya? Namun, tidak! Mereka malah sibuk membunuh jutaan orang, yang banyak di antaranya tidak tahu tentang komunis.

Keempat: Pembunuhan para jenderal berlangsung di Jakarta. Tapi mengapa pasukan harus pergi mengembara ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke desa-desa kecil untuk memusnahkan mereka yang dikomuniskan? Banyak dari korbana dalah petani, seniman tradisional dan buruh yang belum pernah ke Jakarta atau aktif terlibat dalam politik!

Kelima: Jika komunis memang agresif dan sadis, mengapa pemberantasan mereka cukup cepat dan efisien? Jika orang-orang komunis memang licik dan sedang mempersiapkan sebuah kudeta ambisius, seperti yang digambarkan oleh Orde Baru, mengapa mereka tidak bersenjata? Mengapa tidak ada perlawanan balik dari mereka? Jika orang-orang komunis memang kejam, mestinya yang terjadi bukan pemberantasan yang singkat, tetapi perang besar! Kebanyakan dari mereka tidak bersenjata, tidak siap atas serangan itu.

Dan bila yang dikudeta adalah Sukarno, mengapa nasib Sukarno hampir sama dengan PKI – digulingkan dan diasingkan? Bahkan beberapa anggota keluarga Sukarno menguak bahwa Sukarno tidak mendapat perawatan ketika sakit. Ini ternyata jadi argumen nomer enam.

Apakah Anda masih berpikir bahwa genosida jutaan jiwa pada 1965-67 dapat dibenarkan? Jika seseorang dirampok dan orang ini dengan cepat menuduh sekelompok manusia, kemudian meminta mereka untuk dihukum seberat-beratnya, Anda akan bertanya-tanya motif di balik tindakan ini. Terutama ketika orang ini masih belum puas, dan men-stigma anak dan cucu dari kelompok manusia yang telah dituduh sebagai perampok dan telah dihukum berat itu. Jika ini adalah tentang salah satu pembunuhan massal terbesar dalam sejarah, mengapa kita tidak bisa berpikir serupa? (Sekarang, jadi nomer tujuh).

Karena itulah, lebih baik saya tutup argumen ini dengan pertanyaan: Masihkah Anda mendukung Sarwo Edhie sebagai pahlawan?

Versi yang lebih pendek dari artikel ini dapat dibaca di Tempo

Korupsi Pertama Sebuah Bangsa

Gerundelan Hendi Jo

gambar diunduh dari uniknyaindonesia.blogspot.com
gambar diunduh dari uniknyaindonesia.blogspot.com

Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menulis tentang prilaku para pejuang dan lasykar yang kerjaannya “nyusahin” rakyat di daerah pendudukan selama Perang Kemerdekaan berlangsung (1945-1949). Mereka yang mengatasnamakan pejuang kemerdekaan, sesungguhnya hanya terdiri dari para “penumpang gelap” revolusi: berlaku gagah-gagahan tapi kerjaannya hanya merampok, menggarong dan memperkosa (mayoritas korbannya perempuan-perempuan Belanda dan Indo).

Tapi sesungguhnya prilaku konyol dan merugikan itu bukan hanya milik para bawahan saja ataupun terbatas hanya prilaku kaum bersenjata semata. Laiknya hari ini, di tingkat pejabat, praktek penggarongan dalam nama korupsi pun juga terjadi. Bahkan dengan memakan korban jumlah uang yang lumayan banyak. Inilah salah satu kisahnya.

Juni 1948, Presiden Sukarno melakukan muhibah ke Aceh. Di ranah rencong tersebut, ia tidak saja disambut secara gempita tapi juga didapuk oleh tokoh-tokoh setempat untuk menyebut sesuatu hal yang menjadi kebutuhan urgen dari pemerintah barunya. “Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau…”kata Sukarno seperti dituliskan oleh M. Nur El Ibrahimy dalam Kisah Kembalinya Tengku Muhammad Daud Beureueh ke Pangkuan Republik Indonesia (1979).

Begitu keluar ucapan tersebut dari mulut Sukarno, tanpa banyak cakap, rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur (terdiri dari kalangan kaya maupun kalangan biasa) di beberapa masjid dan pusat pemerintahan Kotaradja (sekarang Banda Aceh) panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpulah dana sebesar 120.000 straits dollar ditambah 20 kg emas.

Singkat cerita, dana itu kemudian diancer-ancer untuk membeli sebuah pesawat terbang. Sebagai pimpro dipilihlah Wiweko Soepono, penerbang senior Indonesia sekaligus salah satu direktur Garuda paling sukses sepanjang sejarah. Dengan bekal wessel 120.000 straits dollar ia kemudian terbang untuk mencari pesawat di Thailand. Namun anehnya, saat Wiweko ke bank, mereka hanya bilang dana yang ada tinggal 60.000 straits dollar saja. Raib 50%!

Wiweko akhirnya mafhum, dirinya “dibokisin”. “Saya hanya menerima setengah dari dana sumbangan…,” ungkapnya ketika diwawancara oleh Majalah Angkasa pada tahun 2000.

Soal siapa yang bokis dalam masalah ini, Wiweko mengaku tak tahu sama sekali. Ia pun tak mau berspekulasi bahwa pemberi wessel (yang enggan ia sebut namanya) adalah penilep sebagian uang sumbangan itu. Untuk menghindari fitnah dan intrik, Wiweko memotokopi pencairan wessel tersebut. Hingga dirinya beranjak tua, fotokopi wessel itu tetap ia simpan.

Dengan uang 60.000 straits dollar, perwira Angkatan Udara Republik Indonesia itu berhasil membawa pulang sebuah Dakota DC-47B yang kemudian diberi nama Seulawah (artinya Gunung Emas). Nomor registrasi penerbangannya: RI-001. Pesawat itu kemudian secara resmi menjadi pesawat kepresidenan pertama sebelum beberapa tahun kemudian dikomersialisasi untuk melayani penerbangan sipil di Burma.

Lantas, bagaimana kabar uang 60.000 staits dollar dan 20 kg emas hasil sumbangan dari rakyat Aceh? Laiknya kasus-kasus mega korupsi yang terjadi kemudian, soal itu seolah sirna, tertumpuki cerita-cerita sejarah yang lainnya hingga orang-orang lupa sama sekali . Indonesia banget ya?